Pertemuan Abdul Mu’ti dan Prabowo: Langkah Awal Menuju Perubahan Pendidikan

SwaraWarta.co.id – Pada hari Senin, 14 Oktober 2024, Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengunjungi kediaman presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Diperkirakan, Abdul Mu’ti akan menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam kabinet Prabowo.

Menurut Praditiyo Ikram, Wakil Koordinator Indonesia Education Watch, Abdul Mu’ti memiliki latar belakang akademis yang solid dan rekam jejak yang baik di bidang pendidikan.

Ia percaya bahwa ini adalah kesempatan baik bagi pemerintahan baru untuk membuat perubahan dan memperbaiki sistem pendidikan.

“Ini adalah kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk merasakan perbedaan secara khusus pada isu-isu kesejahteraan guru, administrasi yang semakin rumit, serta implementasi pendidikan,” ujar pria yang akrab disapa Tyo tersebut ketika dihubungi pada Senin, 14 Oktober 2024.

Namun, pergantian menteri juga membawa tantangan baru. Praditiyo menekankan pentingnya untuk mengetahui kebijakan apa yang akan menjadi fokus Abdul Mu’ti dalam 100 hari kerja pertamanya.

Ia juga mengingatkan agar prioritas tersebut sesuai dengan keluhan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh politik.

Praditiyo mencatat bahwa seringnya pergantian menteri pendidikan dalam setiap pemerintahan menjadi masalah.

Ia mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa pergantian menteri kali ini berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan bukan sekadar memenuhi kepentingan politik.

Iika menteri pendidikan terus berganti, hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebutuhan masyarakat.

Kekhawatiran juga muncul mengenai pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru.

Meskipun pemisahan ini bisa membantu fokus pada tugas masing-masing menteri, ada kekhawatiran bahwa keputusan tersebut bisa dipengaruhi oleh politik, terutama terkait alokasi anggaran dan program masing-masing kementerian yang akan mempengaruhi efektivitas kerja.

Dengan langkah ini, diharapkan pemerintahan baru dapat memberikan solusi yang tepat bagi tantangan pendidikan di Indonesia.