SwaraWarta.co.id – Disebutkan bahwa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Martapura menyoroti dan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan agar bertindak konsisten dan adil dalam menegakkan aturan pilkada di wilayahnya.
Menurut PC PMII, Bawaslu perlu menghindari penerapan standar ganda dalam menangani dugaan pelanggaran pilkada, baik di Banjarbaru maupun di Kabupaten Banjar.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Desakan ini disampaikan pada Kamis, 7 November 2024.
Ketua PC PMII Martapura, Hamdani, menyatakan kekhawatirannya setelah mengamati fenomena politik dalam Pilkada Kalsel, khususnya terkait penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu di daerah tersebut.
Hamdani mengungkapkan bahwa penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Kalsel menjadi sorotan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga menarik perhatian masyarakat di seluruh Indonesia.
Hamdani menyoroti perkembangan terbaru mengenai keputusan Bawaslu Kalsel yang merekomendasikan izin pencalonan salah satu pasangan calon (paslon) Wali Kota Banjarbaru.
Keputusan ini kemudian direspon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru yang mengesahkan pembatalan tersebut setelah adanya bukti pelanggaran dari paslon terkait.
Langkah tegas yang diambil ini, menurut Hamdani, menunjukkan konsistensi penegakan peraturan di Banjarbaru.
Namun, Hamdani menyanyangkan bahwa langkah serupa belum diterapkan dalam kasus di Kabupaten Banjar.
Ia menjelaskan bahwa Tim Pemenangan Paslon Bupati Banjar, Syaifullah Tamliha – Habib Ahmad Bahasyim, telah melaporkan dugaan pelanggaran yang mirip dengan kasus di Banjarbaru.
Laporan tersebut mengajukan tuntutan agar pencalonan Paslon Nomor Urut 1, yakni Saidi Mansyur – Habib Idrus Alhabsyie, dibatalkan dalam Pilkada Kabupaten Banjar.
Namun hingga saat ini, belum ada keputusan tegas dari Bawaslu Kalsel terkait laporan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Hamdani menekankan pentingnya konsistensi Bawaslu dalam menerapkan aturan pilkada di seluruh wilayah Kalsel.
Ia merujuk pada kasus di Banjarbaru, di mana KPU dan Bawaslu dengan tegas menegakkan aturan serta memberikan sanksi kepada paslon yang terbukti melanggar.
Pembatalan pencalonan yang dilakukan terhadap paslon Wali Kota Banjarbaru, menurutnya, harus menjadi contoh bagi penanganan kasus serupa di wilayah lain.
Menurut Hamdani, penegakan keadilan dalam proses pilkada adalah hal yang sangat penting agar terciptanya kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu.
Ia menyatakan bahwa Bawaslu seharusnya bertindak tanpa adanya standar ganda atau perlakuan yang berbeda terhadap kasus yang serupa.
Ia menambahkan, jika ada dugaan pelanggaran yang memiliki kesamaan dengan kasus yang telah ditangani di Banjarbaru, maka Bawaslu harus tetap konsisten dalam memberikan keputusan dan tidak menyampaikannya.
Melalui pernyataannya, Hamdani berharap agar Bawaslu Kalsel tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan prinsip keadilan yang sama bagi semua pasangan calon di wilayah Kalsel.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga integritas proses pilkada dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.***
