Peluang Muhammadiyah dan NU Kelola Tambang Eks PKP2B di Indonesia

- Redaksi

Sunday, 15 December 2024 - 09:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Benarkah Bahlil Ikut Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Benarkah Bahlil Ikut Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

SwaraWarta.co.id -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa organisasi keagamaan Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk mengelola tambang batu bara bekas milik PT Adaro Energy Tbk.

Hal ini disampaikan Menteri Bahlil saat ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Sabtu.

“Kalau saya tidak lupa itu punya Adaro, kemungkinan besar,” kata Menteri Bahlil ditemui di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahlil juga menjelaskan bahwa organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) telah lebih dulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang bekas milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Sudah jalan, sudah selesai, IUP sudah keluar,” ujarnya.

Baca Juga :  Pengakuan Melly 3GP. Dibayar Rp1 Juta dan Dipaksa Syuting Dewasa Selama Belasan Jam

Pemerintah telah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama untuk dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Keenam wilayah yang disiapkan adalah:

1. Lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia

2. Lahan eks PKP2B PT Kendilo Coal Indonesia

3. Lahan eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal

4. Lahan eks PKP2B PT Adaro Energy Tbk

5. Lahan eks PKP2B PT Multi Harapan Utama (MHU)

 

6. Lahan eks PKP2B PT Kideco Jaya Agung

Pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Peraturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Baca Juga :  Rekayasa Lalu Lintas di Bali untuk Menghindari Kemacetan saat Nataru

Dalam Pasal 83A PP 25/2024 disebutkan bahwa ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, diizinkan mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Kebijakan ini memberikan peluang besar bagi ormas keagamaan untuk terlibat dalam sektor tambang, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi berbasis sosial dan keagamaan di Indonesia.

Berita Terkait

Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!
Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!
Bongkar Rahasia! Cara Menyelesaikan Rubik 3×3 untuk Pemula, Dijamin Langsung Bisa!
VIRAL! Video “Jaksa 11 Menit” Diburu Netizen, Ternyata Begini Faktanya!
Vave Haram? Ini Isi Fatwa MUI yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Vape Lagi
HEBOH! Video Kades Lamongan Viral di Hotel, Tuai Reaksi dari Warganet!
12 November Hari Apa? Ternyata Bukan Libur, Tapi Ada 3 Peringatan Penting Sekaligus!
Kenapa Pengkinian Data di JMO Tidak Bisa? Ini 4 Penyebab dan Solusi Paling Ampuh!

Berita Terkait

Monday, 16 November 2026 - 09:00 WIB

Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!

Monday, 16 November 2026 - 07:42 WIB

Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!

Sunday, 15 November 2026 - 15:11 WIB

Bongkar Rahasia! Cara Menyelesaikan Rubik 3×3 untuk Pemula, Dijamin Langsung Bisa!

Friday, 13 November 2026 - 15:21 WIB

Vave Haram? Ini Isi Fatwa MUI yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Vape Lagi

Friday, 13 November 2026 - 14:37 WIB

HEBOH! Video Kades Lamongan Viral di Hotel, Tuai Reaksi dari Warganet!

Berita Terbaru