Bagaimana Menurut HPI Cara Menentukan Status Personal Haruka Dalam Kasus Naturalisasi dan Perceraian Tersebut? Jelaskan dengan Argumen yang Mendalam!

SwaraWarta.co.id – Dalam konteks hukum perdata internasional (HPI), penentuan status personal individu sering kali melibatkan dinamika antar sistem hukum lintas negara. Kasus Alfonso dan Haruka merupakan contoh yang menggambarkan kompleksitas tersebut. Haruka, yang awalnya warga negara Jepang dan kemudian menjadi warga negara Filipina, menghadapi tantangan hukum terkait perceraian di dua sistem hukum yang berbeda. Artikel ini akan menjelaskan cara HPI menentukan status personal Haruka dalam kasus naturalisasi dan perceraian, disertai dengan argumen yang mendalam.

Soal Lengkap:

Alfonso berkewarganegaran Philipina menikah dengan Haruka berkewarganegaraan Jepang yang kemudian menjadi warga Philipina.

Pada perjalanan waktu, kedua pasangan tersebut mengalami permasalahan rumah tangga yang berujung pada gugatan perceraian di Pengadilan Philipina.

Namun dalam sistem hukum Philipina tidak diakui adanya perceraian, yang ada hanya pisah ranjang.

Lalu, Hakim di Pengadilan Philipina menetapkan persetujuan pisah ranjang antar kedua pasangan tersebut.

Haruka yang tidak puas, pulang ke Jepang, kemudian setelah dua tahun Haruka mengajukan naturalisasi kewarganegaran ke Jepang.

Setelah naturalisasinya diterima, Haruka, menggugat perceraian atas perkawinannya dengan Alfonso di Pengadilan Tokyo, dan dikabulkan.

1. Bagaimana menurut HPI cara menentukan status personal Haruka dalam kasus naturalisasi dan perceraian tersebut?

2. Jelaskan dengan argumen yang mendalam!

Jawaban:

Apa itu Status Personal dalam HPI?

Status personal dalam HPI mengacu pada identitas hukum individu yang mencakup kewarganegaraan, kapasitas hukum, hubungan keluarga, dan hak-hak yang terkait. Penentuan status personal sangat bergantung pada:

1. Kewarganegaraan (Lex Nationalis): Hukum negara asal individu.
2. Tempat Tinggal (Lex Domicilii): Hukum di tempat individu tinggal secara tetap.
3. Prinsip Pilihan Hukum: Kesepakatan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu sengketa.

Dalam kasus Haruka, perpindahan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi menambah kompleksitas dalam penentuan hukum yang berlaku.

Analisis Kasus Alfonso dan Haruka

1. Konteks Naturalisasi Haruka

Haruka, seorang warga negara Jepang, menikah dengan Alfonso yang merupakan warga negara Filipina. Setelah menikah, Haruka memperoleh kewarganegaraan Filipina. Ketika hubungan pernikahan mereka memburuk, sistem hukum Filipina menjadi penghalang karena tidak mengakui perceraian.

Argumen Hukum:

• Naturalisasi Haruka ke Filipina berarti status personalnya tunduk pada lex nationalis Filipina. Ini termasuk larangan perceraian di bawah hukum negara tersebut.
• Namun, ketika Haruka kembali ke Jepang dan mengajukan naturalisasi kembali, ia kembali tunduk pada hukum Jepang yang mengakui perceraian.

2. Proses Perceraian di Filipina

Sistem hukum Filipina hanya mengenal konsep pisah ranjang (legal separation), bukan perceraian. Pengadilan Filipina menyetujui pisah ranjang antara Alfonso dan Haruka, tetapi ini tidak mengakhiri status pernikahan mereka.

Implikasi Hukum:

• Karena perceraian tidak diakui, Haruka tetap dianggap sebagai istri sah Alfonso di bawah hukum Filipina.
• Hal ini menjadi kendala bagi Haruka untuk menjalani kehidupan baru secara legal, terutama di Jepang.

3. Proses Naturalisasi dan Perceraian di Jepang

Setelah kembali ke Jepang dan menjadi warga negara Jepang lagi melalui proses naturalisasi, Haruka mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Tokyo. Permohonannya dikabulkan, dan ia resmi bercerai dari Alfonso menurut hukum Jepang.

Argumen Hukum:

• Naturalisasi ke Jepang memulihkan status personal Haruka di bawah lex nationalis Jepang.
• Hukum Jepang mengakui perceraian, sehingga Haruka dapat mengajukan gugatan perceraian yang sah.
• Putusan pengadilan Jepang berlaku secara efektif di Jepang, tetapi mungkin tidak diakui di Filipina karena konflik hukum antar negara.

4. Konflik Hukum Antar Negara

Kasus ini menunjukkan adanya konflik hukum antara Filipina dan Jepang. Filipina tidak mengakui perceraian, sementara Jepang mengakuinya. Dalam HPI, penyelesaian konflik hukum ini biasanya bergantung pada:

• Prinsip Lex Nationalis: Hukum negara kewarganegaraan berlaku.
• Prinsip Ketertiban Umum: Pengadilan suatu negara dapat menolak penerapan hukum asing jika bertentangan dengan kebijakan publiknya.

Kesimpulan

Menurut HPI, status personal Haruka ditentukan oleh kewarganegaraan yang dipegangnya pada saat itu. Ketika ia menjadi warga negara Filipina, hukum Filipina berlaku, yang tidak mengakui perceraian. Namun, setelah kembali menjadi warga negara Jepang, hukum Jepang berlaku, yang mengizinkan perceraian. Dengan demikian, gugatan perceraian yang diajukan Haruka di Jepang sah menurut hukum Jepang, meskipun kemungkinan besar tidak diakui di Filipina.

Argumen yang Mendalam

• Kewarganegaraan: Naturalisasi Haruka memengaruhi hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam konteks ini, perubahan kewarganegaraan menjadi titik kunci.
• Kedaulatan Hukum: Setiap negara memiliki kedaulatan dalam menentukan status hukum individu di wilayahnya, sehingga keputusan Jepang tidak mengikat Filipina.
• Prinsip Universalitas HPI: Meskipun ada konflik hukum, prinsip perlindungan hak individu menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa lintas negara.