| Presiden Jokowi tanggapi tudingan politisasi bansos ( Dok. Ist) |
SwaraWarta.co.id – Presiden Joko Widodo memberikan respons terhadap dugaan politisasi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Jokowi mengatakan bahwa empat menteri yang dipanggil oleh MK akan hadir pada hari Jumat (5/4) dan menjelaskan tugas masing-masing.
“Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat,” kata Jokowi.
Dugaan politisasi Bansos pertama kali disampaikan oleh Faisal Basri, ahli dari kubu 01 Anies-Cak Imin.
Faisal mengatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo-Gibran dan ada politisasi bansos secara vulgar.
Faisal juga menyebut tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024.
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” ujarnya.
Ahli dari Ganjar, Romo Magnis, juga mengungkit hal serupa. Ia menyebut pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024.
Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.
“Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika,” jelasnya.
.webp){kind=link}