Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden: Langkah Baru untuk Demokrasi Indonesia

- Redaksi

Monday, 6 January 2025 - 08:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Dok. Ist)

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan mengejutkan dengan menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang sebelumnya sebesar 20 persen.

Keputusan ini dianggap sangat penting karena mengubah sistem pemilu Indonesia dan memberikan peluang lebih luas bagi semua partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden mereka.

Apa itu Ambang Batas?

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebelumnya, aturan ambang batas 20 persen kursi di DPR mengharuskan partai politik atau koalisi partai yang ingin mengajukan calon presiden untuk memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki minimal 20 persen kursi di DPR.

Hal ini membuat hanya partai besar atau koalisi partai besar yang bisa mencalonkan presiden, sedangkan partai kecil atau baru tidak memiliki kesempatan yang sama.

Namun, MK memutuskan bahwa aturan ini bertentangan dengan konstitusi, yang memberikan hak kepada semua partai untuk mengajukan calon presiden.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Jamu Timnas Indonesia di Rumah Pribadi sebagai Bentuk Apresiasi

Aturan ambang batas dianggap tidak adil dan membatasi pilihan rakyat, yang berpotensi menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Dampak Penghapusan Ambang Batas

Dengan dihapusnya ambang batas 20 persen, kini semua partai politik, baik besar maupun kecil, dapat mencalonkan presiden tanpa syarat jumlah kursi di DPR.

Ini berarti partai kecil memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon presiden mereka, yang tentunya bisa meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan persaingan yang lebih sehat.

Keputusan ini juga mengurangi dominasi partai besar yang selama ini sudah menguasai politik Indonesia.

Dalam jangka panjang, ini bisa membawa ide dan wajah baru ke dalam dunia politik nasional, memberi ruang bagi pemimpin-pemimpin yang mungkin lebih dekat dengan aspirasi rakyat.

Peluang Baru bagi Pemimpin Muda

Keputusan MK ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam politik.

Baca Juga :  PlayStation 5: Mengulas Pengalaman Gaming Terkini

Dengan hilangnya batasan ambang 20 persen, anak muda yang ingin berpolitik kini punya kesempatan untuk maju dan mungkin memimpin negara di masa depan.

Ini juga meningkatkan harapan agar demokrasi Indonesia semakin inklusif dan melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat.

Tantangan Baru dan Risiko Fragmentasi Politik

Meski banyak pihak menyambut baik perubahan ini, ada juga kekhawatiran tentang potensi fragmentasi politik. Tanpa adanya ambang batas, bisa saja banyak partai atau calon presiden yang muncul, sehingga suara pemilih terpecah-pecah.

Hal ini bisa menyebabkan presiden terpilih dengan dukungan yang tidak cukup kuat, yang berisiko menurunkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan.

Selain itu, meskipun penghapusan ambang batas memberikan lebih banyak peluang, tetap saja biaya politik yang tinggi menjadi tantangan besar.

Baca Juga :  Liverpool Serius Ingin Datangkan Alexander Isak, Siap Pecahkan Rekor Transfer Klub

Hanya partai atau tokoh dengan dukungan finansial dan politik yang kuat yang bisa benar-benar bersaing dalam Pilpres 2029.

Apa yang Akan Terjadi di Pemilu 2029?

Salah satu dampak langsung dari keputusan ini adalah kemungkinan banyaknya calon presiden pada Pemilu 2029. Tanpa ambang batas, semua partai kini dapat mengajukan calon mereka sendiri, yang berpotensi menciptakan kompetisi yang sangat ketat.

Partai kecil atau baru juga memiliki peluang untuk mengajukan kandidat mereka, yang mungkin membawa ide-ide segar ke dalam politik nasional.

Namun, dengan banyaknya kandidat yang mungkin muncul, partai politik akan dihadapkan pada tantangan baru dalam membentuk koalisi.

Alih-alih berkoalisi demi memenuhi syarat pencalonan, partai kini bisa berkoalisi berdasarkan kesamaan visi politik, yang tentu saja akan menciptakan dinamika politik yang lebih beragam.

Berita Terkait

Kapan Batas Waktu Pencairan BSU 2025 di Kantor Pos? Berikut Jadwalnya!
Ghozee Konten Kreator Asal Malang Meninggal Dunia
Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Cara Daftar Kartu Prakerja 2025 yang Mudah dan Anti Gagal
Mengenal Sosok Tina Talisa yang Ditunjuk Sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga
Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025: Jadwal dan Sorotan Penting
Tahapan dan Jadwal Cairnya BSU 2025 Lewat Bank Mandiri
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor AS 32% untuk Indonesia Mulai 1 Agustus 2025
Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!

Berita Terkait

Sunday, 13 July 2025 - 17:10 WIB

Kapan Batas Waktu Pencairan BSU 2025 di Kantor Pos? Berikut Jadwalnya!

Sunday, 13 July 2025 - 16:54 WIB

Ghozee Konten Kreator Asal Malang Meninggal Dunia

Sunday, 13 July 2025 - 12:18 WIB

Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Cara Daftar Kartu Prakerja 2025 yang Mudah dan Anti Gagal

Saturday, 12 July 2025 - 08:52 WIB

Mengenal Sosok Tina Talisa yang Ditunjuk Sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga

Friday, 11 July 2025 - 15:15 WIB

Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025: Jadwal dan Sorotan Penting

Berita Terbaru

Teka-teki Snack I Love MPLS

Pendidikan

Arti dan Jawaban Teka-teki Snack I Love MPLS yang Bikin Penasaran

Tuesday, 15 Jul 2025 - 16:27 WIB

 Permen Dangdut MPLS

Pendidikan

Mengupas Jawaban Permen Dangdut MPLS untuk Siswa Baru

Tuesday, 15 Jul 2025 - 16:19 WIB

Cara Cek Resi JNT Lewat HP Tanpa Ribet

Teknologi

Gampang dan Cepat! Begini Cara Cek Resi JNT Lewat HP Tanpa Ribet

Tuesday, 15 Jul 2025 - 12:39 WIB

Cara Memunculkan Ruler di Word

Teknologi

5 Cara Memunculkan Ruler di Word dengan Mudah

Tuesday, 15 Jul 2025 - 12:32 WIB