Megawati Minta Kepala Daerah PDI-P Tunda Keberangkatan ke Retret, Bukan Melarang

- Redaksi

Wednesday, 26 February 2025 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Megawati (Dok. Ist)

Megawati (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2), Basarah menjelaskan bahwa Megawati hanya meminta kepala daerah PDI-P menunda keberangkatan ke lokasi retret melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2).

Menurut Basarah, instruksi Megawati bukan untuk melarang, melainkan meminta para kepala daerah dari PDI-P yang belum berangkat agar menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

Baca Juga :  Kurator Putuskan PHK 11.000 Buruh Sritex, Wamenaker Angkat Bicara

Bagi kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerah masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani masyarakat.

Megawati mengingatkan bahwa setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, kepala daerah harus segera bekerja dan fokus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran kepala daerah di wilayahnya sangat penting agar program-program pemerintahan dapat segera berjalan.

Sementara itu, bagi kepala daerah PDI-P yang sudah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyelesaikan pelatihan hingga akhir pada Jumat (28/2).

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemimpin yang turun langsung ke masyarakat akan lebih efektif dalam memahami kebutuhan rakyat dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berita Terkait

Alasan Kenapa KKB Dilindungi HAM? Memahami Dilema Hukum dan Kemanusiaan!
Apa Info Terbaru Terkait Penyitaan Drone Bawah Laut AS oleh Iran di Selat Hormuz?
VIRAL! ART Curi Emas Majikan Hampir Rp1 Miliar, Hasilnya untuk Pesta Pernikahan Mewah
Apakah Gunung Anak Krakatau Masih Erupsi? Simak Status Terkininya!
Apa Alasan Jokowi Mengusulkan Pembentukan PBB Versi Baru Saat Berpidato di Malaysia? Simak Penjelasannya!
Mulai 8 September, WhatsApp Resmi Memerlukan Minimal Android 6.0 Marshmallow
Mengapa WhatsApp Menghentikan Dukungan untuk Android Lawas Mulai September 2026? Berikut Ini Alasannya!
Syarat Daftar KAI Lulusan SMA 2026: Panduan Lengkap

Berita Terkait

Friday, 11 September 2026 - 15:56 WIB

Alasan Kenapa KKB Dilindungi HAM? Memahami Dilema Hukum dan Kemanusiaan!

Thursday, 10 September 2026 - 09:04 WIB

Apa Info Terbaru Terkait Penyitaan Drone Bawah Laut AS oleh Iran di Selat Hormuz?

Wednesday, 9 September 2026 - 10:10 WIB

VIRAL! ART Curi Emas Majikan Hampir Rp1 Miliar, Hasilnya untuk Pesta Pernikahan Mewah

Tuesday, 8 September 2026 - 07:00 WIB

Apakah Gunung Anak Krakatau Masih Erupsi? Simak Status Terkininya!

Monday, 7 September 2026 - 10:10 WIB

Apa Alasan Jokowi Mengusulkan Pembentukan PBB Versi Baru Saat Berpidato di Malaysia? Simak Penjelasannya!

Berita Terbaru

Cara pengkinian data JMO

Teknologi

6 Cara Pengkinian Data JMO dengan Mudah dan Cepat Tanpa Ribet

Friday, 11 Sep 2026 - 15:43 WIB