Megawati Minta Kepala Daerah PDI-P Tunda Keberangkatan ke Retret, Bukan Melarang

- Redaksi

Wednesday, 26 February 2025 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Megawati (Dok. Ist)

Megawati (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2), Basarah menjelaskan bahwa Megawati hanya meminta kepala daerah PDI-P menunda keberangkatan ke lokasi retret melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2).

Menurut Basarah, instruksi Megawati bukan untuk melarang, melainkan meminta para kepala daerah dari PDI-P yang belum berangkat agar menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Pegi Setiawan Tuntut Ganti Rugi Ratusan Juta Rupiah kepada Polda Jabar

Bagi kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerah masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani masyarakat.

Megawati mengingatkan bahwa setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, kepala daerah harus segera bekerja dan fokus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran kepala daerah di wilayahnya sangat penting agar program-program pemerintahan dapat segera berjalan.

Sementara itu, bagi kepala daerah PDI-P yang sudah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyelesaikan pelatihan hingga akhir pada Jumat (28/2).

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemimpin yang turun langsung ke masyarakat akan lebih efektif dalam memahami kebutuhan rakyat dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berita Terkait

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini
Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?
Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya
Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya
Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!
Intervensi Pemerintah: Pengertian, Tujuan, dan Dampaknya
Siapa Saja yang Berhak Menerima Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan? Memahami Kriteria dan Mekanisme Penyaluran
Cara Mengecek BSU Lewat Pospay dengan Mudah, Cukup dari Rumah!

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 22:51 WIB

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini

Saturday, 5 July 2025 - 21:51 WIB

Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?

Saturday, 5 July 2025 - 20:51 WIB

Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya

Saturday, 5 July 2025 - 19:51 WIB

Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya

Saturday, 5 July 2025 - 18:51 WIB

Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!

Berita Terbaru