Pelanggaran HAM Mengintai di Balik Tambang Raja Ampat: Perampasan Hak Lingkungan Hidup Bersih?

- Redaksi

Tuesday, 10 June 2025 - 17:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Polemik pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, tengah menjadi sorotan publik. Aktivitas pertambangan di Pulau Gag khususnya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menegaskan bahwa masyarakat Raja Ampat berhak atas penghidupan yang layak tanpa harus mengorbankan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar, tercantum dalam konstitusi dan perjanjian internasional.

Aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan merupakan pelanggaran HAM yang serius. Perusakan lingkungan tersebut mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut, seperti nelayan dan petani. Kerusakan ekosistem juga dapat berdampak luas, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dampak Pertambangan Nikel di Raja Ampat

Pertambangan nikel skala besar, tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif. Beberapa di antaranya meliputi pencemaran air, tanah, dan udara; kerusakan terumbu karang; dan hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Swiss-Belhotel Nusantara di Ibu Kota Baru

Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Wilayah ini merupakan surga bagi berbagai spesies laut dan darat yang langka dan endemik. Pertambangan nikel mengancam kelestarian keanekaragaman hayati ini, berdampak pada keseimbangan ekosistem dan ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata berbasis alam.

Selain itu, debu dan limbah pertambangan dapat mencemari udara dan air, mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. Ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit kronis di masa mendatang.

Landasan Hukum dan Regulasi

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Secara internasional, PBB telah mengadopsi deklarasi yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan yang sehat.

Baca Juga :  Istri Korban Pembunuhan Anak Majikan Ungkap Percakapan Terakhir sebelum Insiden

Pemerintah Indonesia, melalui Asta Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo (sebelumnya Prabowo Subianto), juga telah menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi lingkungan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

Namun, penerapan regulasi di lapangan seringkali masih menghadapi tantangan. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan perusahaan pertambangan mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas dampak lingkungannya.

Upaya Penanganan dan Pencegahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran penting dalam menangani kasus pertambangan di Raja Ampat. KLHK perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan yang telah dikeluarkan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.

Menteri HAM juga mendorong adanya uji tuntas HAM bagi perusahaan pertambangan. Uji tuntas HAM ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi pertambangan tidak melanggar hak-hak masyarakat sekitar dan lingkungan. Kerja sama antar kementerian terkait sangat penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Baca Juga :  Kenaikan PPN untuk Barang Mewah dan Usulan Penurunan Pajak Kebutuhan Pokok

Selain itu, perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Pendidikan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Kesimpulan

Permasalahan pertambangan di Raja Ampat menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk mencegah pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di masa mendatang. Upaya restorasi lingkungan juga harus dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi.

Ke depannya, diperlukan strategi pertambangan yang berkelanjutan, yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan HAM. Hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat.

Berita Terkait

Berapa Nominal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025? Berikut Keterangan dari Kemnaker!
Bantuan BPNT Tahap 2 Kapan Cair? Begini Cara Cek dan Kapan Masuk ke Rekening KPM?
Pemprov Kalteng Terus Gaungkan Budaya Hidup Bersih untuk Cegah Covid-19
Festival Reog Nasional 2025 di Ponorogo Pecahkan Rekor, 41 Kontingen Siap Tampil
Pemkab Ponorogo Lanjutkan Revitalisasi Trotoar dan Lampu Jalan di Dua Ruas Utama Kota
Israel Serang Kembali Fasilitas Nuklir Iran: Kronologi, Dampak, dan Respons
Bocah Penyandang Disabilitas Jadi Korban Pencopetan di Angkot Kalideres
Rumah Nenek di Ponorogo Terbakar, Seluruh Isi Rumah Ludes Dilalap Api

Berita Terkait

Friday, 13 June 2025 - 19:06 WIB

Berapa Nominal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025? Berikut Keterangan dari Kemnaker!

Friday, 13 June 2025 - 17:32 WIB

Bantuan BPNT Tahap 2 Kapan Cair? Begini Cara Cek dan Kapan Masuk ke Rekening KPM?

Friday, 13 June 2025 - 16:52 WIB

Pemprov Kalteng Terus Gaungkan Budaya Hidup Bersih untuk Cegah Covid-19

Friday, 13 June 2025 - 16:47 WIB

Festival Reog Nasional 2025 di Ponorogo Pecahkan Rekor, 41 Kontingen Siap Tampil

Friday, 13 June 2025 - 16:40 WIB

Pemkab Ponorogo Lanjutkan Revitalisasi Trotoar dan Lampu Jalan di Dua Ruas Utama Kota

Berita Terbaru