Krisis Politik Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan dan Cabut Darurat Militer dalam Semalam

- Redaksi

Wednesday, 4 December 2024 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SwaraWarta.co.id – Dari berita mancanegara, pada Selasa malam (3 Desember 2024), Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, secara mengejutkan mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk pertama kalinya dalam hampir lima dekade.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran televisi nasional pada pukul 23.00 waktu setempat.

Dalam pidatonya, Yoon menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menghadapi “kekuatan anti-negara” yang ia klaim menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara,

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

sambil menyebut ancaman eksternal seperti Korea Utara sebagai salah satu latar belakang keputusan tersebut.

Namun, alasan sebenarnya di balik deklarasi itu segera terungkap sebagai manuver politik terkait tantangan domestik yang dihadapi pemerintahan Yoon.

Langkah drastis ini tampaknya merupakan upaya untuk memperkuat kendalinya di tengah tekanan politik yang semakin meningkat, termasuk ancaman pemakzulan.

Keputusan ini langsung memicu reaksi keras dari publik dan oposisi. Ribuan warga turun ke jalan, terutama di sekitar gedung parlemen, untuk menyampaikan protes terhadap langkah tersebut.

Baca Juga :  Penyelidik Korsel Berhasil Menangkap Presiden Yoon Suk Yeol

Sementara itu, anggota parlemen oposisi bergerak cepat mengadakan sidang darurat guna membahas langkah hukum untuk mencabut pemberlakuan darurat militer.

Dalam waktu singkat, parlemen berhasil meloloskan pemungutan suara yang menolak tindakan Yoon.

Hanya beberapa jam setelah kekalahannya di parlemen, Yoon muncul kembali di hadapan publik untuk menerima keputusan tersebut.

Ia mencabut perintah darurat militer, tetapi langkah ini tidak meredakan gejolak politik yang telah terjadi.

Sekarang, Yoon menghadapi ancaman pemakzulan dan kemungkinan diusir dari partai politiknya sendiri, yang semakin terpecah akibat tindakannya.

Pidato Yoon pada malam darurat militer menyoroti narasi bahwa pemerintahannya sedang dikepung oleh oposisi politik yang ingin melemahkan posisinya.

Dalam pembelaannya, ia mengklaim bahwa langkah itu diperlukan untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh kelompok tertentu yang disebutnya sebagai “kekuatan anti-negara.”

Baca Juga :  Kades Cianjur Divonis 9 Bulan Penjara Usai Coblos Surat Pemilu

Meski demikian, analisis para pengamat menunjukkan bahwa langkah ini lebih mencerminkan kepanikan dan strategi bertahan seorang pemimpin yang berada di bawah tekanan besar.

Saat darurat militer diberlakukan, suasana di gedung Majelis Nasional berubah tegang.

Pasukan bersenjata, beberapa di antaranya mengenakan helm dan masker, diterjunkan untuk mengamankan gedung parlemen.

Helikopter terlihat mendarat di atap gedung, sementara staf parlemen berusaha menghalangi masuknya pasukan menggunakan alat pemadam kebakaran.

Adegan dramatis ini terekam oleh media lokal dan memperkuat kesan bahwa pemerintah tengah mencoba menegaskan kontrol penuh.

Dalam beberapa jam darurat militer tersebut, militer mengeluarkan perintah yang melarang aksi protes, menangguhkan aktivitas parlemen dan kelompok politik, serta mengambil alih kendali atas media.

Langkah ini menciptakan ketegangan besar di kalangan masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Baca Juga :  Bamsoet Pastikan Tak Mencalonkan Ketum, Fokus Jaga Keutuhan Partai Golkar

Kini, dengan pencabutan darurat militer dan protes yang terus berlanjut, masa depan politik Yoon tampak semakin suram.

Tindakannya telah memperburuk hubungan dengan oposisi dan bahkan rekan-rekan satu partainya sendiri, yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya.

Para pengamat politik menyatakan bahwa keputusan Yoon ini menunjukkan ciri khas seorang pemimpin yang terpojok, mencoba mempertahankan posisinya dengan cara yang kontroversial.

Krisis ini menandai salah satu momen paling genting dalam sejarah politik Korea Selatan modern.

Pengumuman darurat militer yang kontroversial, protes besar-besaran, hingga pencabutan mendadak mencerminkan dinamika politik yang penuh ketegangan di negara tersebut.

Bagaimana Yoon akan menghadapi tekanan yang terus meningkat dalam beberapa hari ke depan akan menjadi sorotan utama, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.***

Berita Terkait

Catat Tanggalnya! Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Mei 2025 dan Keutamaannya
Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh
Tiongkok Keluarkan Peringatan Oranye untuk Ancaman Kebakaran Hutan Saat Libur Hari Buruh
Pemerintah Akan Rekrut Guru dan Staf untuk Sekolah Rakyat
Makam Palsu di Ponorogo Dibongkar, Ternyata Tak Ada Jenazah di Dalamnya
MK Keluarkan Putusan Penting: UU ITE Tak Berlaku bagi Lembaga Pemerintah dan Pejabat Publik
Sebelum Laporkan Isu Ijazah Palsu, Jokowi Sempat Berikan 2 Kali Somasi
Rekomendasi Tempat Nongkrong Seru di Ponorogo yang Wajib Dikunjungi

Berita Terkait

Thursday, 1 May 2025 - 16:00 WIB

Catat Tanggalnya! Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Mei 2025 dan Keutamaannya

Thursday, 1 May 2025 - 14:58 WIB

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Thursday, 1 May 2025 - 10:29 WIB

Tiongkok Keluarkan Peringatan Oranye untuk Ancaman Kebakaran Hutan Saat Libur Hari Buruh

Thursday, 1 May 2025 - 10:26 WIB

Pemerintah Akan Rekrut Guru dan Staf untuk Sekolah Rakyat

Thursday, 1 May 2025 - 10:24 WIB

Makam Palsu di Ponorogo Dibongkar, Ternyata Tak Ada Jenazah di Dalamnya

Berita Terbaru

Sebutkan 2 Pandangan Terhadap Keberlakuan HAM di Dunia

Pendidikan

Sebutkan 2 Pandangan Terhadap Keberlakuan HAM di Dunia

Thursday, 1 May 2025 - 15:10 WIB

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Berita

Jokowi Laporkan Dugaan Ijazah Palsu, Langkah Hukum Ditempuh

Thursday, 1 May 2025 - 14:58 WIB