Megawati Minta Kepala Daerah PDI-P Tunda Keberangkatan ke Retret, Bukan Melarang

- Redaksi

Wednesday, 26 February 2025 - 09:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Megawati (Dok. Ist)

Megawati (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Juru Bicara PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2), Basarah menjelaskan bahwa Megawati hanya meminta kepala daerah PDI-P menunda keberangkatan ke lokasi retret melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2).

Menurut Basarah, instruksi Megawati bukan untuk melarang, melainkan meminta para kepala daerah dari PDI-P yang belum berangkat agar menunda keberangkatan dan menunggu arahan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

Baca Juga :  Gibran Rakabuming Raka Gelar Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 13 Jakarta dan Begikan Skincare untuk Siswa

Bagi kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerah masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani masyarakat.

Megawati mengingatkan bahwa setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, kepala daerah harus segera bekerja dan fokus menjalankan program-program yang bermanfaat bagi rakyat.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran kepala daerah di wilayahnya sangat penting agar program-program pemerintahan dapat segera berjalan.

Sementara itu, bagi kepala daerah PDI-P yang sudah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyelesaikan pelatihan hingga akhir pada Jumat (28/2).

PDI Perjuangan meyakini bahwa pemimpin yang turun langsung ke masyarakat akan lebih efektif dalam memahami kebutuhan rakyat dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Berita Terkait

Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI
Dokter Richard Lee Jadi Tersangka Kasus Apa? Simak Fakta yang Sebenarnya!
Cara Buat SKCK Secara Online 2026: Panduan Lengkap dan Mudah
Pusat Ikatan Bidan Indonesia: Pilar Penguatan Profesi dan Pelayanan Kebidanan Nasional
Status BLT Kesra 2026: Lanjut atau Berhenti? Ini Penjelasan Resmi
Panduan Lengkap! Cara Daftar PPPK Kemenkumham 2026: Syarat, Formasi, dan Cara Pendaftaran
Pasukan Elite Kolombia Siagakan Diri di Perbatasan Usai Serangan AS ke Venezuela
Info PKH Hari Ini Apakah Sudah Cair 2026? Begini Cara Mengecek Status Penerima!

Berita Terkait

Thursday, 8 January 2026 - 14:31 WIB

Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI

Thursday, 8 January 2026 - 10:57 WIB

Dokter Richard Lee Jadi Tersangka Kasus Apa? Simak Fakta yang Sebenarnya!

Wednesday, 7 January 2026 - 14:07 WIB

Cara Buat SKCK Secara Online 2026: Panduan Lengkap dan Mudah

Tuesday, 6 January 2026 - 19:08 WIB

Pusat Ikatan Bidan Indonesia: Pilar Penguatan Profesi dan Pelayanan Kebidanan Nasional

Tuesday, 6 January 2026 - 17:19 WIB

Status BLT Kesra 2026: Lanjut atau Berhenti? Ini Penjelasan Resmi

Berita Terbaru

Langkah-Langkah Cara Tebus Right Issue INET

Ekonomi

Cara Tebus Right Issue INET: Langkah Mudah bagi Investor!

Thursday, 8 Jan 2026 - 14:21 WIB

Doraemon Resmi Berhenti Tayang di RCTI Setelah 35 Tahun

Film

Doraemon Resmi Berhenti Tayang di RCTI Setelah 35 Tahun

Thursday, 8 Jan 2026 - 10:42 WIB