Swarawarta.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski angka ini sesuai dengan prediksi pemerintah, sejumlah ekonom menilai situasi ini perlu diwaspadai, terutama terkait keberlanjutan beberapa program seperti Coretax dan Makan Bergizi Gratis.
“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Defisit APBN terjadi ketika belanja negara melebihi pendapatan yang diperoleh. Sebagai perbandingan, pada Februari 2024, APBN justru mencatat surplus sebesar Rp22,8 triliun atau sekitar 0,10% dari PDB.
Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis (13/3), sehari setelah Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Menariknya, pengumuman ini menjadi yang pertama sejak Januari 2025, berbeda dari kebiasaan sebelumnya di mana laporan kinerja APBN dirilis setiap bulan, termasuk saat pandemi COVID-19.
Selain itu, sempat muncul perbincangan mengenai dokumen APBN yang ditarik dari situs resmi Kementerian Keuangan pada Rabu (12/3), menambah sorotan terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa keterlambatan pengumuman APBN bulan lalu disebabkan oleh kondisi data yang masih belum stabil akibat berbagai faktor.
Ke depannya, pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap sejumlah program agar kebijakan fiskal tetap terkendali dan tidak memperburuk kondisi keuangan negara.
