Desakan PBB untuk Mengakhiri Kekerasan dan Pembunuhan Warga Palestina di Tepi Barat

- Redaksi

Wednesday, 5 June 2024 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah Satu Korban Kekerasan di Tepi Barat – SwaraWarta.co.id (VoA)

SwaraWarta.co.id – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Volker Turk, pada Selasa, 4 Juni, mendesak diakhirinya lonjakan tajam eskalasi kekerasan mematikan di Tepi Barat dan menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan lebih dari 500 warga Palestina oleh Pasukan Keamanan Israel (ISF) dan pemukim Israel.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan dari Kantor HAM PBB mengungkapkan bahwa sedikitnya 505 warga Palestina telah tewas dalam bentrokan kekerasan dengan Israel di Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023.

Turk menyatakan keprihatinannya terhadap banyaknya nyawa yang hilang dengan cara yang sewenang-wenang, berdasarkan verifikasi kematian dan pemantauan oleh Kantor HAM PBB.

Dia menyoroti bahwa lebih dari 80 kasus menunjukkan adanya pelanggaran hukum HAM internasional terkait penggunaan kekuatan oleh ISF.

Baca Juga :  Gerakan Pramuka Menerima Panji Gerakan Pendidikan Kepaduan Nasional Indonesia pada Tahun

BACA JUGA: Mengenal Sosok Gloria Elsa, Perias Jenazah Gratis yang Membantu Keluarga Tak Mampu

Penggunaan kekuatan mematikan yang tidak seimbang serta peningkatan pembunuhan tertarget dan terencana oleh ISF menjadi perhatian utama.

Turk juga menunjukkan bahwa temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya penolakan atau penundaan sistematis terhadap penyaluran bantuan medis untuk para korban yang terluka parah.

Dia menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan ISF dan pemukim Israel, serta skala pembunuhan dan penghancuran yang terus berlanjut di Gaza, telah memicu ketakutan dan ketidakamanan di kalangan warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Selain itu, Turk menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh dan independen terhadap tuduhan pembunuhan yang melanggar hukum ini.

BACA JUGA: Diduga Terpeleset, Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam di Waduk Saguling

Baca Juga :  Terciduk Satpol PP, Pengemis di Bondowoso Akui Bisa Umrah dari Uang Mengemis

Dia menekankan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

Dengan mendesak diakhirinya kekerasan dan meminta pertanggungjawaban, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berusaha mengatasi situasi kritis di Tepi Barat.

Kekerasan yang terus berlanjut, disertai dengan pembunuhan dan penghancuran, menciptakan lingkungan yang sangat tidak aman bagi warga Palestina.

Perlunya penyelidikan independen terhadap tindakan-tindakan ini sangat mendesak untuk memastikan bahwa hukum HAM internasional dihormati dan diikuti.

Pernyataan Turk menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran yang terjadi, dengan lebih dari 500 warga Palestina tewas dalam waktu kurang dari satu tahun.

Ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi dan tindakan yang memastikan bahwa nyawa warga sipil dilindungi dan bahwa keadilan ditegakkan bagi mereka yang terkena dampak kekerasan.

Dalam laporannya, Kantor HAM PBB memberikan gambaran yang suram tentang situasi di lapangan, menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ISF dan pemukim Israel melanggar norma-norma internasional.

Baca Juga :  Masuk Masa Tenang, Jokowi Himbau Hal Ini

Penolakan atau penundaan bantuan medis juga memperburuk keadaan, menunjukkan kekejaman tambahan yang dialami oleh warga Palestina yang terluka.

Ketakutan dan ketidakamanan yang dialami oleh warga Palestina di Tepi Barat menjadi semakin dalam akibat kekerasan ini.

Secara keseluruhan, seruan Turk untuk mengakhiri kekerasan dan menuntut pertanggungjawaban adalah upaya untuk mendorong perubahan yang berarti dalam pendekatan terhadap konflik ini.

Dengan menekankan pentingnya penyelidikan independen dan pertanggungjawaban, dia berusaha memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tidak luput dari hukuman.

Ini adalah langkah penting menuju keadilan dan perlindungan HAM di wilayah yang dilanda konflik ini.***

Berita Terkait

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah
Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya
KPK Terima Uang Pengembalian dari Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
Pemerintah Siap Matangkan Program Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate
VIRAL! Kepala Sekolah di Prabumulih Dipecat Usai Menegur Anak Walikota Bawa Mobil ke Sekolah
Klaim PLN Bagikan Token Gratis September 2025 Adalah Hoaks, Waspada Penipuan!
Hasil Seleksi Administrasi PMO Kemenkop 2025 Resmi Diumumkan, Ini Link dan Jadwal Selanjutnya
Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Mengacu UMP dan Tunjangan Proporsional

Berita Terkait

Thursday, 18 September 2025 - 16:56 WIB

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah

Thursday, 18 September 2025 - 11:04 WIB

Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya

Wednesday, 17 September 2025 - 16:53 WIB

Pemerintah Siap Matangkan Program Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate

Tuesday, 16 September 2025 - 17:28 WIB

VIRAL! Kepala Sekolah di Prabumulih Dipecat Usai Menegur Anak Walikota Bawa Mobil ke Sekolah

Tuesday, 16 September 2025 - 14:45 WIB

Klaim PLN Bagikan Token Gratis September 2025 Adalah Hoaks, Waspada Penipuan!

Berita Terbaru

Pengumuman Olimpiade Madrasah Indonesia

Berita

Cara Akses Link Pengumuman OMI Kabupaten 2025 dengan Mudah

Thursday, 18 Sep 2025 - 16:56 WIB

Langkah-Langkah Cek BSU dengan NIK

Berita

Cara Cek BSU dengan NIK: Panduan Praktis dan Langkah-Langkahnya

Thursday, 18 Sep 2025 - 11:04 WIB

Huawei Pura 80 Pro

Teknologi

Huawei Pura 80 Pro: Spesifikasi dan Harga Terbaru 2025

Thursday, 18 Sep 2025 - 10:23 WIB