Pengampunan Koruptor: Strategi Pemulihan Aset Negara, Bukan Pembebasan Hukum

- Redaksi

Monday, 23 December 2024 - 20:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Diberitakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait pemberian pengampunan kepada pelaku korupsi jika mereka bersedia mengembalikan hasil tindak kejahatan tersebut kepada negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum,

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

melainkan sebagai langkah strategis dalam pemulihan aset negara atau asset recovery.

Menurut Supratman, pengampunan tersebut dapat diberikan melalui mekanisme grasi, amnesti, atau abolisi.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pengampunan ini merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

Grasi, misalnya, dapat digunakan untuk mengurangi masa hukuman, sedangkan amnesti mengacu pada pengampunan terhadap kesalahan hukum tertentu.

Baca Juga :  Tragis, Pria di Malang Tewas Tertembak Senapan Angin Miliknya Sendiri

Sementara itu, abolisi dapat menghentikan proses penuntutan atau penyelesaian perkara hukum.

Ia menambahkan bahwa konsep pengampunan ini telah lama dikenal dalam sejarah hukum, bermula dari Perancis, dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara sebagai bagian dari kewenangan kepala negara.

Supratman menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti pelaku korupsi bebas dari hukuman.

Sebaliknya, langkah ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara secara cepat dan efisien.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak disalahartikan sebagai toleransi terhadap korupsi.

Sebelumnya, dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo menyampaikan ajakan kepada para koruptor untuk bertobat dengan mengembalikan hasil korupsi mereka.

Baca Juga :  Bikin Ngakak, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Tinggalkan Rumah Presiden Prabowo Subianto dengan Cengtri

Presiden menekankan bahwa langkah ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan, meskipun ia tidak menyebutkan batas waktu spesifik untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam pidatonya yang berlangsung di Gedung Al-Azhar Conference Center, Universitas Al-Azhar, Kairo, pada Rabu (18/12/2024), Presiden menyatakan, “Bagi mereka yang merasa pernah mencuri dari rakyat, saya memberi kesempatan untuk bertobat. Jika kalian mengembalikan apa yang kalian curi, mungkin kita bisa memaafkan. Namun, pengembalian itu harus dilakukan.”

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan mekanisme yang jelas untuk proses pengembalian aset hasil korupsi.

Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola negara dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Baca Juga :  Ma'ruf Amin Tanggapi Wacana Evakuasi 1000 Warga Gaza

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian pihak mendukungnya sebagai upaya inovatif untuk memulihkan aset negara, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk kompromi terhadap pemberantasan korupsi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengembalikan kerugian negara secara signifikan sekaligus memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Di sisi lain, pelaku korupsi diharapkan menyadari kesalahan mereka dan bersedia bertanggung jawab untuk memperbaiki dampak buruk yang telah mereka timbulkan.***

Berita Terkait

Kapan Batas Waktu Pencairan BSU 2025 di Kantor Pos? Berikut Jadwalnya!
Ghozee Konten Kreator Asal Malang Meninggal Dunia
Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Cara Daftar Kartu Prakerja 2025 yang Mudah dan Anti Gagal
Mengenal Sosok Tina Talisa yang Ditunjuk Sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga
Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025: Jadwal dan Sorotan Penting
Tahapan dan Jadwal Cairnya BSU 2025 Lewat Bank Mandiri
Donald Trump Tetapkan Tarif Impor AS 32% untuk Indonesia Mulai 1 Agustus 2025
Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!

Berita Terkait

Sunday, 13 July 2025 - 17:10 WIB

Kapan Batas Waktu Pencairan BSU 2025 di Kantor Pos? Berikut Jadwalnya!

Sunday, 13 July 2025 - 16:54 WIB

Ghozee Konten Kreator Asal Malang Meninggal Dunia

Sunday, 13 July 2025 - 12:18 WIB

Jangan Sampai Ketinggalan! Ini Cara Daftar Kartu Prakerja 2025 yang Mudah dan Anti Gagal

Saturday, 12 July 2025 - 08:52 WIB

Mengenal Sosok Tina Talisa yang Ditunjuk Sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga

Friday, 11 July 2025 - 15:15 WIB

Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025: Jadwal dan Sorotan Penting

Berita Terbaru

Teka-teki Snack I Love MPLS

Pendidikan

Arti dan Jawaban Teka-teki Snack I Love MPLS yang Bikin Penasaran

Tuesday, 15 Jul 2025 - 16:27 WIB

 Permen Dangdut MPLS

Pendidikan

Mengupas Jawaban Permen Dangdut MPLS untuk Siswa Baru

Tuesday, 15 Jul 2025 - 16:19 WIB

Cara Cek Resi JNT Lewat HP Tanpa Ribet

Teknologi

Gampang dan Cepat! Begini Cara Cek Resi JNT Lewat HP Tanpa Ribet

Tuesday, 15 Jul 2025 - 12:39 WIB

Cara Memunculkan Ruler di Word

Teknologi

5 Cara Memunculkan Ruler di Word dengan Mudah

Tuesday, 15 Jul 2025 - 12:32 WIB