Swarawarta.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah ini dianggap penting agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Paling bobrok data, kita minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” kata Cak Imin seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Cak Imin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sering menekankan pentingnya efisiensi anggaran guna mencegah kebocoran dana.
“Sehingga kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira Rp 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya,” ungkapnya.
“Sehingga bantuan sosial yang bisa bersifat tunai ke masyarakat, atau program-program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan jumlah yang besar,” lanjutnya
Ia percaya, apabila kebocoran tersebut bisa diminimalisir, dampak positif bagi distribusi bansos akan semakin nyata.
Lebih lanjut, efisiensi anggaran ini juga sejalan dengan upaya untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya.
Dengan begitu, angka kemiskinan dapat berkurang serta jumlah masyarakat yang produktif pun akan meningkat.
“Karena itu, insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” pungkasnya.
