SwaraWarta.co.id – Diberitakan bahwa Pemerintah resmi menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah, seperti mobil mewah, apartemen mewah, dan rumah mewah.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/12/2024), menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan beban pajak lebih besar kepada kelompok ekonomi atas.
Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk barang-barang dengan ciri khas kemewahan yang tinggi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dasco juga menekankan bahwa barang-barang lain di luar kategori tersebut tetap dikenakan PPN sebesar 11%.
Barang kebutuhan pokok serta pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat tidak mengalami perubahan tarif pajak.
Menurutnya, kebijakan ini dirancang dalam upaya untuk tidak memberatkan masyarakat umum, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Selain memberikan informasi tentang kenaikan tarif PPN untuk barang mewah, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah mengajukan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan PPN yang berlaku pada kebutuhan pokok.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan keringanan beban pajak, khususnya untuk barang-barang yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam tanggapannya, Presiden Prabowo disebutkan akan mempertimbangkan dan mengkaji lebih lanjut usulan tersebut.
Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dampak kebijakan fiskal pada daya beli masyarakat.
Presiden juga menginstruksikan agar masukan dari DPR dan masyarakat ditinjau dengan cermat sebelum mengambil keputusan akhir.
Pada kesempatan yang sama, Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggelar rapat internal untuk membahas kebijakan terkait pajak, termasuk usulan penurunan PPN untuk kebutuhan pokok.
Presiden Prabowo dikabarkan memanggil beberapa menteri, termasuk Menteri Keuangan, untuk menghadiri rapat khusus pada sore hari itu.
Menurut Dasco, hasil pembahasan rapat tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perubahan tarif PPN.
Ia memperkirakan bahwa keputusan ini diharapkan segera diumumkan setelah kajian selesai dilakukan.
Kebijakan kenaikan PPN untuk barang mewah dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat kecil.
Sementara itu, usulan penurunan PPN untuk kebutuhan pokok diharapkan dapat memberikan keringanan bagi masyarakat umum, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Dengan mengedepankan prinsip keadilan pajak, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan fiskal yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Keputusan akhir terkait tarif pajak ini menjadi perhatian banyak pihak karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.***
