SwaraWarta.co.id – Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang baru, Budi Gunawan, telah resmi menjalani serah terima jabatan (sertijab) dengan pendahulunya,
Hadi Tjahjanto, pada Selasa (22/10/2024) di Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, Budi menegaskan dua prioritas utama yang akan menjadi fokus kementeriannya ke depan, yaitu memastikan stabilitas keamanan dan penyelarasan program antar kementerian di bawah koordinasinya.
Budi Gunawan menekankan pentingnya menjaga stabilitas, terutama di sektor politik dan keamanan.
Menurutnya, stabilitas tersebut merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan berbagai program pemerintah.
Budi menyatakan bahwa Kemenko Polkam berkomitmen untuk memastikan stabilitas ini tetap terjaga agar berbagai kebijakan strategis pemerintah bisa berjalan tanpa hambatan yang signifikan.
Selain itu, Budi juga menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyelarasan program-program yang ada di kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
Langkah ini dianggap penting agar visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat sebagai presiden, dapat dijalankan dengan efektif.
Budi berharap sinkronisasi program ini bisa memperkuat implementasi berbagai kebijakan prioritas yang sudah direncanakan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Budi menegaskan bahwa penyelarasan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung visi dan misi presiden, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan prioritas nasional.
Dengan demikian, Kemenko Polkam dapat menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional dan menciptakan sinergi yang kuat antar kementerian.
Sementara itu, Hadi Tjahjanto, mantan Menko Polhukam, dalam pidatonya menyampaikan sejumlah pesan kepada penggantinya, Budi Gunawan.
Salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Hadi adalah mengenai penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang hingga saat ini masih belum terselesaikan secara tuntas.
Hadi berharap bahwa di bawah kepemimpinan Budi, kasus ini dapat segera dituntaskan, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap perekonomian dan stabilitas hukum di Indonesia.
Hadi juga menyampaikan sejumlah masalah lain yang menurutnya perlu segera ditangani oleh Kemenko Polkam. Salah satunya adalah persoalan tambang liar yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Hadi, tambang ilegal ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan juga menjadi sumber konflik sosial di beberapa wilayah.
Oleh karena itu, ia berharap Kemenko Polkam di bawah Budi Gunawan dapat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Selain tambang liar, Hadi juga menyoroti banyaknya masalah terkait pertanahan yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa permasalahan agraria ini seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau swasta.
Dalam hal ini, Hadi berharap Kemenko Polkam dapat memberikan perhatian khusus dalam menyelesaikan pengaduan-pengaduan terkait sengketa tanah, terutama di wilayah Sumatera, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat konflik agraria yang tinggi.
Secara keseluruhan, Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya bagi Kemenko Polkam untuk terus mengupayakan penyelesaian berbagai permasalahan nasional yang kompleks dan sensitif.
Dengan adanya pemimpin baru di kementerian tersebut, Hadi berharap Kemenko Polkam dapat semakin efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan nasional dan menuntaskan berbagai masalah yang selama ini belum terselesaikan.***
