Tfd6BUC8TSd7TSMoTpW9GUr0BA==

Analisislah Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Analisislah Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Analisislah Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.


SwaraWarta.co.id - Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

Perdes memiliki kedudukan yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Landasan Hukum dan Kedudukan Peraturan Desa

Peraturan Desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat (7) yang menyatakan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur secara komprehensif tentang desa, termasuk pembentukan dan materi muatan Perdes.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (PP 43/2014) yang mengatur lebih lanjut tentang pembentukan, jenis, dan materi muatan Perdes.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Perdes memiliki kedudukan sebagai berikut:

  • Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (Pasal 7 ayat (1) UU Desa).
  • Peraturan daerah (Pasal 152 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Artinya, Perdes memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak di desa.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Posisi Perdes

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki hierarki yang jelas, yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Menteri
  6. Peraturan Daerah
  7. Peraturan Desa

Posisi Perdes dalam hierarki tersebut menunjukkan bahwa Perdes harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan jika bertentangan, maka Perdes tersebut batal demi hukum.

Fungsi dan Tujuan Perdes

Perdes memiliki beberapa fungsi dan tujuan, yaitu:

  • Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  • Menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa
  • Menyelesaikan permasalahan lokal di desa
  • Mendorong pembangunan dan kemajuan desa

Perdes merupakan instrumen penting untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

Peraturan Desa memiliki kedudukan yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perdes memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak di desa.

Perdes berfungsi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, menyelesaikan permasalahan lokal di desa, dan mendorong pembangunan dan kemajuan desa.

 



Dapatkan update berita Indonesia terkini 2024 serta info viral terbaru hari ini dari situs SwaraWarta.co.id melalui platform Google News.

Ketik kata kunci lalu Enter