Tak Cuma ke MA-MK, Pengusaha Akan Demo Besar-besaran Tolak Tapera

Ilustrasi warga yang demo (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Beberapa orang seperti pengusaha dan buruh sedang marah dengan rencana baru pemerintah tentang iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. 

Mereka merasa bahwa aturan baru ini tidak adil dan tidak memperhatikan kebutuhan mereka. 

Beberapa dari mereka bahkan berencana mengajukan keluhan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika pemerintah tidak merespons keluhan mereka. 

Baca Juga:

Dianggap Memberatkan, Karyawan Swasta di Surabaya Tolak Tapera

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk berbicara dengan pemerintah terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. 

“Apa langkah kita selanjutnya? Kalau memang harus dilakukan judicial review ya mungkin kita akan ke arah situ, yang akan kita lakukan bersama-sama (dengan buruh). Karena kami merasa perlu ada satu posisi bersama (dengan buruh) untuk memberi masukkan kepada pemerintah. Kadang-kadang pemerintah juga bingung tentang berbagai kepentingannya, dalam saat ini kepentingan sama,” kata Shinta dalam konferensi pers terkait Tapera di Kantor Pusat Apindo Jakarta, Jumat (31/5). 

Mereka ingin agar pemerintah mendengarkan aspirasi mereka dan mempertimbangkan kepentingan pengusaha dan buruh. 

“Sekarang kita sedang pikirkan dulu apa yang mau kita bawa ke MA, karena serikat buruh tidak serta merta langsung turun aksi besar-besaran. Itu ada hal-hal yang step-by-step yang akan kita bicarakan lagi ke depannya,” kata Elly dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga:

Ketentuan Terbaru dalam Peraturan Pemerintah tentang Tapera Tahun 2024

Beberapa dari mereka juga mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika kebutuhan mereka tidak dipertimbangkan.

“Di daerah-daerah mungkin akan digelar aksi seperti ini dulu, kami menyiapkan kertas posisi punya kami bersama dengan Apindo dalam waktu dekat. Tapi jelas pasti akan ada aksi turun ke jalan untuk menolak (aturan terkait iuran Tapera),” pungkasnya.