AHY: Kemenko Infrastruktur Akan Berkantor di Gedung Eks Kemenko Marves

Potret AHY saat bertemu awak media (Dok. Ist)

SwaraWarta.co.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kantor kementeriannya akan berada di Gedung Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dulu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini disampaikan AHY saat berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta pada hari Selasa.

“Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Pak Prasetyo Hadi bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati gedung atau kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves,” ucapnya saat berkunjung ke Gedung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta, Selasa.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti diketahui, Kemenko Marves telah dihapus dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, dan gedungnya kini akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang merupakan kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

AHY menjelaskan bahwa dirinya sudah melihat lokasi gedung yang akan digunakan meskipun hanya kunjungan singkat.

Ia juga menambahkan bahwa penyesuaian tempat kerja untuk pegawai akan dilakukan, karena ada kementerian baru dan ada yang masih melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya.

Pada hari Senin (21/10), AHY mengatakan bahwa dirinya sedang mempelajari struktur dan kewenangan kementeriannya. Proses pembentukan kementerian ini masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang menentukan lokasi fisik untuk kantor baru kementerian tersebut agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mengoordinasikan lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.