Gencatan Senjata Hizbullah-Israel: Respon Hamas dan Dampaknya di Kawasan

SwaraWarta.co.id – Diberitakan bahwa Basem Naim, anggota kantor politik Hamas, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar La Repubblica dari Italia pada Rabu, Naim menegaskan bahwa keputusan Hizbullah untuk menyepakati gencatan senjata tidak dianggap sebagai bentuk pengkhianatan oleh Hamas.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Hizbullah, tetapi juga didasarkan pada kepentingan rakyat Lebanon.

Menurut Naim, jika masyarakat Lebanon merasa bahwa perjanjian tersebut dapat melindungi kepentingan mereka, Hamas tidak keberatan.

Fokus utama Hamas, katanya, bukanlah mendukung penghancuran Lebanon oleh Israel, tetapi menyelesaikan perjuangan Palestina.

Namun, Naim menambahkan bahwa tidak ada kesepakatan di kawasan, termasuk dengan Lebanon, Yaman, atau Iran, yang dapat menjamin stabilitas jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika isu Palestina mendapatkan solusi yang adil.

Pada Selasa malam sebelumnya, Kabinet Keamanan Israel secara bulat menyetujui perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganggap langkah ini diperlukan demi kepentingan keamanan.

Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tetap bersiap menghadapi kemungkinan dimulainya kembali konflik di masa depan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa usulan gencatan senjata yang diinisiasi Washington telah disepakati oleh Israel dan Lebanon.

Berdasarkan kesepakatan ini, pasukan Israel akan ditarik dari Lebanon dalam waktu 60 hari.

Selanjutnya, wilayah Lebanon selatan akan dikuasai oleh angkatan bersenjata Lebanon.

Sebagai bagian dari perjanjian ini, Hizbullah juga diwajibkan untuk memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.

Untuk memastikan implementasi perjanjian tersebut, sebuah komite internasional akan dibentuk dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin.

Komite ini akan bertugas memantau kepatuhan kedua belah pihak terhadap ketentuan gencatan senjata.

Langkah ini menandai perkembangan penting dalam dinamika politik Timur Tengah, meskipun para pengamat menilai bahwa perdamaian regional tetap sulit tercapai tanpa penyelesaian konflik Palestina-Israel yang menyeluruh.***