SwaraWarta.co.id – Diberitakan, Partai Amanat Nasional, PAN menyatakan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski menyadari bahwa kebijakan tersebut akan menjadi beban bagi masyarakat, PAN menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui proses pembahasan yang matang.
Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Saleh, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari aturan negara, kebijakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, jika ada keinginan untuk membatalkan atau menunda penerapan kebijakan ini, maka diperlukan proses hukum yang jelas.
Hingga saat ini, belum ada langkah formal yang dilakukan untuk membatalkan atau menunda kebijakan tersebut.
Ia menekankan bahwa pembatalan atau penundaan kebijakan hanya bisa dilakukan melalui revisi undang-undang atau pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Lebih lanjut, PAN juga memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan ini.
Saleh mengusulkan agar pemerintah mencari solusi yang dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi kenaikan PPN.
Menurutnya, perhatian terhadap dampak kebijakan ini sangat penting agar tidak semakin membebani rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Pemerintah merencanakan menaikkan tarif PPN ini menjadi 12 % menurut rencana akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang.
PAN berharap pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan langkah-langkah yang bijaksana, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Meskipun mendukung kebijakan ini sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, PAN tetap menekankan pentingnya evaluasi dan strategi yang matang dalam pelaksanaannya.
Dukungan PAN terhadap kebijakan ini, menurut Saleh, tidak terlepas dari komitmen partai untuk menghormati aturan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya kebijakan ini, PAN mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan tekanan berlebih pada masyarakat.
Saleh juga menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak kenaikan tarif pajak ini.
Sebagai penutup, PAN menyatakan kesiapan untuk terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dukungan terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen, menurut PAN, adalah bagian dari tanggung jawab untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara, namun tetap harus diimbangi dengan langkah-langkah yang melindungi kesejahteraan masyarakat.***
