Aturan MK Berubah, PKS Mantap Tak Usung Anies Baswedan

- Redaksi

Wednesday, 21 August 2024 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anies Baswedan 
(Dok. Ist)

Anies Baswedan (Dok. Ist)

Swarawarta.co.id – Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung Anies Baswedan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, meskipun ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan dalam UU Pilkada.

“Sudah selesai dah urusan dalam politik itu, sudah selesai, lewat. Enggak ada mundur ke belakang,” ujar Habib Aboe kepada wartawan di ICE BSD, Tangerang, Selasa (20/8).

Aboe menyatakan bahwa hubungan politik PKS dengan Anies Baswedan sudah selesai, mengingat PKS telah secara resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketika ditanya oleh media apakah PKS siap berkompetisi dengan Anies Baswedan jika Anies maju dalam Pilgub Jakarta setelah adanya keputusan MK, Aboe menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud melawan Anies, melainkan bersaing dalam kebaikan.

Baca Juga :  Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Maarten Paes Usai Resmi Gabung Timnas Indonesia

“Bukan melawan, kita ber-fastabiqul khoirot. Berlomba dalam kebaikan,” ucap Habib Aboe.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat, dan PKS akan mengikuti perkembangan proses tersebut.

Aboe juga mengisyaratkan bahwa perubahan peta politik mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan ia mencontohkan kemungkinan perubahan tersebut di Sulawesi Tengah.

“Besok dan pastinya akan terjadi sebuah perubahan yang luas dalam pencalonan dalam waktu tinggal beberapa hari. Contoh Sulawesi Tengah atau yang model-model beberapa tempat bisa jadi berubah. Bisa jadi, saya belum tahu,” pungkasnya.

Sebelumnya, MK telah memutuskan untuk mengubah aturan dalam UU Pilkada terkait dengan pencalonan kepala daerah.

Perubahan tersebut mencakup cara penghitungan partai politik dalam mengusung calon kepala daerah, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca Juga :  Diperiksa 10 Jam, Tom Lembong Ngaku Tak Terima Fee dari Impor Gula

Kini, partai-partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah mereka tanpa harus memperhitungkan persentase kursi di DPR.

Berita Terkait

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya
Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!
2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp
Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya
Kabar Gembira! Ternyata Begini Jadwal Resmi BSU BRI Kapan Cair, Buruan Cek Sekarang!
3 Fakta Menarik Terkait Video Ce Crystine yang Viral di Media Sosial 
Siapa Cawapres Pengganti Gibran? 8 Nama Ini Bikin Publik Makin Penasaran!
Video Syur Ce Crystine Viral di Blitar, Kini Menjadi Sorotan di Publik!

Berita Terkait

Wednesday, 18 November 2026 - 10:25 WIB

Geger! Video Karyawan HWI Jepara 6 Menit Viral di TikTok, Ini Faktanya

Wednesday, 18 November 2026 - 10:03 WIB

Link Video Syur Sejoli di Batang Jadi Incaran Warganet, Ternyata Begini Faktanya!

Wednesday, 18 November 2026 - 09:49 WIB

2 Video Asusila di Kabupaten Batang Mendadak Viral Melalui Aplikasi WhatsApp

Wednesday, 18 November 2026 - 09:15 WIB

Ternyata Akun SSCASN 2026 Sudah Bisa Dibuat Sekarang! Ini Fakta dan Cara Daftarnya

Tuesday, 17 November 2026 - 09:04 WIB

Kabar Gembira! Ternyata Begini Jadwal Resmi BSU BRI Kapan Cair, Buruan Cek Sekarang!

Berita Terbaru

Cara Mengatasi Bau Mulut

Kesehatan

4 Cara Mengatasi Bau Mulut Biar Dilirik Gebetan dengan Mudah

Wednesday, 18 Nov 2026 - 11:34 WIB