SwaraWarta.co.id – Disebutkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah berhasil menyelesaikan Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia, Depok, pada 16 Oktober 2024.
Sidang tersebut merupakan bagian dari program Kajian Stratejik dan Global, di mana Bahlil mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembapan, dan Tata Kelola Hirilisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan topik ini, Bahlil memfokuskan kajiannya pada aspek kebijakan dan dampak hirilisasi nikel di tanah air, terutama terkait keadilan dan keberlanjutan.
Ketua Sidang, I Ketut Surajaya, yang juga merupakan Ketua Program Studi Kajian Wilayah Jepang di Universitas Indonesia, mengumumkan bahwa Bahlil dinyatakan lulus dalam sidang terbuka tersebut.
Surajaya menyampaikan bahwa tim penguji telah mempertimbangkan hasil sidang tertutup serta publikasi ilmiah yang telah dilakukan Bahlil, dan dengan demikian, memutuskan bahwa Bahlil layak menyandang gelar doktor.
Dalam proses penelitiannya, Bahlil mengungkapkan bahwa fokus disertasinya adalah menyoroti kebijakan hirilisasi nikel yang menurutnya belum memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil nikel.
Ia menilai kebijakan tersebut selama ini hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, terutama Jakarta, tanpa memperhatikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menjelaskan bahwa ia telah melakukan penelitian lapangan di beberapa daerah yang terdampak oleh kebijakan hirilisasi nikel.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran penelitiannya adalah Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah, serta kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Dari hasil penelitiannya, Bahlil menemukan berbagai dampak yang dihadapi oleh masyarakat lokal terkait dengan industri nikel.
Dalam pemaparannya, Bahlil mengakui bahwa kebijakan hirilisasi nikel telah membawa dampak positif dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan.
Namun, ia juga menyoroti bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai masalah yang muncul di daerah penghasil nikel.
Salah satu masalah yang paling mencolok adalah kondisi kesehatan masyarakat setempat yang memburuk akibat dampak aktivitas industri nikel.
Berdasarkan temuan penelitiannya di Kabupaten Morowali, Bahlil mencatat bahwa sekitar 54 persen masyarakat di wilayah tersebut menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Kondisi ini, menurutnya, merupakan salah satu bukti bahwa kebijakan hirilisasi nikel belum memberikan keadilan yang memadai bagi masyarakat daerah.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh masyarakat di daerah sangat besar, terutama terkait masalah kesehatan, lingkungan, infrastruktur jalan, serta pengelolaan sampah.
Bahlil menyampaikan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan, mengingat masyarakat daerah yang terkena dampak langsung dari industri nikel justru menghadapi berbagai masalah serius yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah.
Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam kebijakan hirilisasi nikel agar tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi melalui ekspor, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat lokal yang menjadi bagian penting dari proses industrialisasi tersebut.
Dengan diselesaikannya disertasinya, Bahlil berharap bahwa hasil penelitiannya dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks hirilisasi nikel di Indonesia.***
