Pegungsi Rohingya Semakin Banhak, Wakil Presiden Buka Suara

- Redaksi

Monday, 18 December 2023 - 13:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Wakil presiden RI (Dok. Istimewa)

SwaraWarta.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang meneliti kemungkinan kasus perdagangan manusia terkait warga Rohingya yang masuk ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita mulai mempelajari kenapa mereka datang ke sini, kan Indonesia bukan negara tujuan, tetapi semacam transit,” kata Ma’ruf pada Senin, (18/12)

Tetapi di sini menurut informasi itu ada TPPO juga, nah ini yang harus dicegah jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut,” ungkapnya. 

Menurut Ma’ruf Amin praktik perdagangan manusia harus dihindari agar isu pengungsi Rohingya tidak semakin buruk.

“Kemudian juga mencegah kemungkinan adanya upaya untuk mendatangkan (pengungsi Rohingya) oleh sindikat TPPO yang diduga ada di belakang kedatangan Rohingya itu. Kita akan mewaspadai itu,” kata Wapres, 

Baca Juga :  Lampung Banjir, Warga Pertanyakan Kinerja Pemerintah

Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya.

“Tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar, karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab (menangani pengungsi),” kata dia.

Bahkan pemerintah tengah mencari tempat peristirahatan yang tidak mengganggu kehidupan warga setempat dan mencegah tindak perdagangan manusia.

Wapres Ma’ruf mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk menampung para pengungsi Rohingya didasarkan atas asas kemanusiaan.

Berita Terkait

DLH Kemuning: Upaya Nyata Mewujudkan Lingkungan Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan
PADA Bulan Februari 2022, PT Nusantara Marine Equipment, Sebuah Perseroan Terbatas Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Berkedudukan
Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Cuti Bersama untuk Peringatan HUT ke-80 RI
Pengecer Gas LPG Melon Dilarang Jual, ESDM Dorong Pendaftaran Jadi Agen Resmi
Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Dimulai Februari 2025, Anggaran Capai Rp11,2 Triliun
Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI yang Terjerat Hukum di Luar Negeri
Pencabutan Sertifikat SHGB dan SHM Pagar Laut di Pantura Tangerang: Proses Hukum Berbasis Evaluasi dan Penelitian
Sertifikat Pesisir Utara Kabupaten Tangerang Dibatalkan: Kementerian ATR/BPN Temukan Cacat Prosedur dan Material

Berita Terkait

Saturday, 22 November 2025 - 18:11 WIB

DLH Kemuning: Upaya Nyata Mewujudkan Lingkungan Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan

Wednesday, 19 November 2025 - 18:48 WIB

PADA Bulan Februari 2022, PT Nusantara Marine Equipment, Sebuah Perseroan Terbatas Yang Didirikan Berdasarkan Hukum Indonesia Dan Berkedudukan

Friday, 8 August 2025 - 17:45 WIB

Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Cuti Bersama untuk Peringatan HUT ke-80 RI

Sunday, 2 February 2025 - 18:55 WIB

Pengecer Gas LPG Melon Dilarang Jual, ESDM Dorong Pendaftaran Jadi Agen Resmi

Tuesday, 28 January 2025 - 19:13 WIB

Proyek Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif di IKN Dimulai Februari 2025, Anggaran Capai Rp11,2 Triliun

Berita Terbaru

cara membuat makalah yang baik dan benar

Pendidikan

Panduan Lengkap: Cara Membuat Makalah yang Baik dan Benar!

Sunday, 14 Dec 2025 - 15:46 WIB

Teknologi

5 Cara Cek Pengeluaran Grab dengan Mudah dan Cepat

Sunday, 14 Dec 2025 - 11:36 WIB