Media Asing Soroti Kasus Korupsi Impor Gula, Mantan Menteri Perdagangan RI Jadi Tersangka

- Redaksi

Wednesday, 30 October 2024 - 19:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tom Lembong 
(Dok. Ist)

Tom Lembong (Dok. Ist)

 

SwaraWarta.co.id – Beberapa media internasional kini menyoroti kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab dikenal dengan Tom Lembong.

Tom, yang menjabat pada periode 2015-2016, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan dari media Singapura, The Strait Times, menyebut bahwa Tom dituduh memberikan izin impor gula kepada perusahaan swasta meskipun saat itu Indonesia sedang dalam kondisi surplus gula.

Dalam artikel bertajuk “Indonesia Arrests Former Trade Minister in Sugar Import Graft Case”, The Strait Times menjelaskan bahwa Tom diduga mengabaikan kondisi surplus gula dalam negeri saat memberikan izin impor tersebut, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang besar.

Baca Juga :  Kejati Tetapkan Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta jadi Tersangka, Ada Apa?

Pada 29 Oktober, Tom dilaporkan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh tim Kejaksaan Agung.

Pihak kejaksaan menyebut bahwa Tom telah mengizinkan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 metrik ton di tengah kondisi pasokan gula dalam negeri yang dikatakan masih mencukupi.

Pernyataan ini merujuk pada penjelasan Jaksa Agung Abdul Qohar dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Selasa, 29 Oktober, di Jakarta.

Menurut Kejaksaan Agung, tindakan Tom yang memberikan izin impor ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp400 miliar.

The Strait Times juga menyoroti bahwa keputusan yang diambil Tom pada masa jabatannya ini mengakibatkan efek buruk pada perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal tata kelola pasokan dan harga gula di pasar domestik.

Baca Juga :  Kejati DKI Jakarta Bongkar Kasus Stempel Palsu, Diduga Rugikan Negara Rp150 Miliar

Kondisi tersebut memicu kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan urgensi dan latar belakang pemberian izin impor oleh mantan menteri tersebut.

Kasus yang menimpa Tom Lembong ini tak hanya menjadi sorotan media Singapura, tetapi juga mendapat perhatian dari media India, yakni The Hindustan Times.

Dalam laporannya, The Hindustan Times menyoroti dugaan tindakan Tom yang dinilai merugikan keuangan Indonesia hingga ratusan miliar rupiah.

Mereka menuliskan bahwa Tom telah melakukan langkah-langkah yang dianggap melanggar aturan dan kepentingan negara.

Media ini juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut berpotensi merusak citra Indonesia di mata internasional terkait tata kelola dan kebijakan di sektor perdagangan dan ekonomi.

Para pengamat hukum menilai bahwa kasus ini menjadi cerminan bagi perlunya perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan kebijakan impor.

Baca Juga :  Perayaan Tahun Baru di Bundaran HI jadi Berkah Tersendiri bagi Penjual

Langkah tegas Kejaksaan Agung terhadap mantan pejabat tinggi negara seperti Tom dianggap penting sebagai bentuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus ini juga diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat lain agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan negara, terutama dalam sektor yang strategis seperti pangan.

Dengan sorotan media asing terhadap kasus ini, tampak bahwa persoalan korupsi di sektor perdagangan mendapat perhatian internasional, terlebih karena menyangkut sektor pangan yang vital bagi Indonesia.

Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menindak setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Kasus ini sekaligus menjadi momen bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.***

Berita Terkait

Waspada! Penipuan Klaim Saldo Dana Gratis Marak di Media Sosial
Insentif Guru Non ASN 2025: Kapan Cair dan Syarat Terbaru yang Wajib Diketahui
Cara Cek Info GTK 2025: Panduan Lengkap untuk Guru
Panduan Lengkap Cara Masuk Info GTK: Cek Data dan Tunjangan Guru dengan Mudah
Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan Cepat dan Mudah yang Wajib Kamu Ketahui
Berapa Lama Jangka Waktu Pemblokiran Rekening oleh PPATK? Pahami Aturan dan Prosedurnya
10 Ciri-ciri Rekening Diblokir oleh PPATK, Waspada Sebelum Transaksi Mandek Tiba-Tiba!
Honorer Non Database Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu: Ini Syaratnya!

Berita Terkait

Sunday, 3 August 2025 - 17:33 WIB

Waspada! Penipuan Klaim Saldo Dana Gratis Marak di Media Sosial

Saturday, 2 August 2025 - 11:35 WIB

Cara Cek Info GTK 2025: Panduan Lengkap untuk Guru

Saturday, 2 August 2025 - 10:23 WIB

Panduan Lengkap Cara Masuk Info GTK: Cek Data dan Tunjangan Guru dengan Mudah

Friday, 1 August 2025 - 11:06 WIB

Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan Cepat dan Mudah yang Wajib Kamu Ketahui

Thursday, 31 July 2025 - 09:33 WIB

Berapa Lama Jangka Waktu Pemblokiran Rekening oleh PPATK? Pahami Aturan dan Prosedurnya

Berita Terbaru