SwaraWarta.co.id – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dengan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa Rusia berencana menempatkan dua pesawat pengebom strategis di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, Papua.
Juru Bicara Kemhan RI, Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak ada pembicaraan maupun kesepakatan terkait hal tersebut antara Indonesia dan Rusia.
Klarifikasi ini disampaikan Kemhan menyusul pemberitaan yang ramai di media asing, terutama di Australia, yang mengutip laporan dari media pertahanan Janes.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rusia telah meminta izin untuk menempatkan sejumlah pesawat jarak jauhnya, termasuk kemungkinan pesawat pembom Tupolev Tu-95 “Bear”, di Biak.
Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menegaskan bahwa kedaulatan wilayah udara Indonesia tetap terjaga dan tidak ada pangkalan militer asing yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami ingin meluruskan pemberitaan tersebut. Tidak ada rencana, pembicaraan, apalagi kesepakatan mengenai penempatan pesawat pembom Rusia di Biak,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Lebih lanjut, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kebijakan pertahanan yangNon-Blok dan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.
Kerja sama pertahanan dengan negara lain, termasuk Rusia, selalu didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan tidak mengganggu stabilitas regional.
Isu ini mencuat di tengah meningkatnya perhatian terhadap aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik. Letak geografis Biak yang strategis, dekat dengan Darwin, Australia, tempat pasukan rotasi Korps Marinir AS bermarkas, menambah sensitivitas isu ini.
Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Anthony Albanese juga telah menyatakan pihaknya sedang mencari klarifikasi terkait laporan tersebut.
Kemhan RI mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan selalu mengedepankan informasi resmi dari pemerintah.
Kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara manapun akan selalu transparan dan sesuai dengan kepentingan nasional.
