Mahkamah Konstitusi Segera Memutuskan Batas Usia Capres dan Cawapres

- Redaksi

Monday, 16 October 2023 - 06:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berikan Pendapat Saudara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislator

Berikan Pendapat Saudara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislator

MK akan memutuskan setidaknya tujuh kasus yang menggugat batas usia kandidat presiden dan cawapres yang dapat maju dalam pemilihan presiden.

SwaraWarta.co.idMahkamah Konstitusi segera memutuskan
gugatan tentang batas usia calon presiden, wakil presiden, dan cawapres yang
dapat berkompetisi dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

MK akan memutuskan setidaknya tujuh kasus yang menggugat
batas usia kandidat presiden dan cawapres yang dapat maju dalam pemilihan
presiden hari Senin (16/1/2023).

Salah satu gugatan yang diajukan adalah meminta MK
menurunkan usia pemilihan presiden dan cawapres menjadi 35 tahun, dari 40 tahun
sebelumnya.

Namun, ada juga gugatan yang meminta majelis hakim
menurunkan usia maksimal pemilihan presiden dan cawapres menjadi 70 tahun.

Batas usia kandidat presiden dan wakil presiden adalah topik
perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

  1. Perkara
    nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia
    (PSI). Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres
    menjadi 35 tahun. 
  2. Perkara
    nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Pemohon ingin MK
    mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki
    pengalaman sebagai penyelenggara negara.
  3. Perkara
    nomor 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman
    Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon.
    Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40
    tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. 
  4. Perkara
    nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqib Birru Re A. Pemohon
    ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau
    memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
  5. Perkara
    nomor 91/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A sebagai
    pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres
    menjadi 21 tahun. 
  6. Perkara
    nomor 92/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Melisa Militia Christi Tarandung
    sebagai pemohon. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal
    capres-cawapres menjadi 25 tahun. 
  7. Perkara
    Nomor 105/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Soefianto Soetono dan Imam
    Hermanda. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres
    menjadi 30 tahun. 
Baca Juga :  Polda Metro Jaya Amankan Belasan Orang Terkait Sengketa Lahan BMKG

Namun demikian, masih ada sejumlah perkara soal batas usia
Capres Cawapres yang masih tahap persidangan, di antaranya:

1.      Perkara
nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Guy Rangga Boro sebagai pemohon.
Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

2.      Perkara
nomor 94/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga sebagai pemohon.
Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun.

3.      Perkara
nomor 101/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, dan
Rahayu Fatika Sari sebagai pemohon. Pemohon ingin MK menyatakan batas usia maksimal
capres-cawapres menjadi 70 tahun pada proses pemilihan.

Baca Juga :  Oknum TNI AU Tembak Warga, Begini Kronologinya

4.      Perkara
nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Soefianto Soetono dan Imam Hermanda
sebagai pemohon. Pemohon ingin MK menyatakan batas usia maksimal
capres-cawapres menjadi 70 tahun.

5.      Perkara
nomor 103/PUU-XXI/202 yang diajukan oleh Rudy Hartono sebagai pemohon. Pemohon
ingin MK menyatakan batas usia maksimal capres-cawapres menjadi 70 tahun.

Berita Terkait

CPNS 2026 Diundur: Begini Kata Menteri PANRB!
Guru PPPK Jadi PNS: Jalan Terang Menuju Status ASN yang Lebih Pasti
Kenapa Aceh Ingin Merdeka? Ini Alasan Sejarah dan Faktor di Baliknya!
Apakah Ada Demo Hari Ini di Jakarta? Simak Fakta Sebenarnya!
24 Agustus 2026 Apakah Cuti Bersama? Ini Jawaban Resmi dari Pemerintah
Kenapa Upacara tidak di IKN? Simak Begini Alasannya!
Cek Fakta Terbaru: Apakah Rhoma Irama Meninggal Dunia atau Hanya Hoaks?
Cara Daftar Sekolah Kedinasan 2026: Langkah Lengkap, Syarat, dan Tips Lolos Seleksi

Berita Terkait

Wednesday, 19 August 2026 - 17:30 WIB

CPNS 2026 Diundur: Begini Kata Menteri PANRB!

Wednesday, 19 August 2026 - 11:11 WIB

Guru PPPK Jadi PNS: Jalan Terang Menuju Status ASN yang Lebih Pasti

Tuesday, 18 August 2026 - 10:25 WIB

Apakah Ada Demo Hari Ini di Jakarta? Simak Fakta Sebenarnya!

Tuesday, 18 August 2026 - 10:12 WIB

24 Agustus 2026 Apakah Cuti Bersama? Ini Jawaban Resmi dari Pemerintah

Monday, 17 August 2026 - 13:13 WIB

Kenapa Upacara tidak di IKN? Simak Begini Alasannya!

Berita Terbaru

CPNS 2026 Diundur

Berita

CPNS 2026 Diundur: Begini Kata Menteri PANRB!

Wednesday, 19 Aug 2026 - 17:30 WIB