SwaraWarta.co.id – Pemerintah Guinea Equatorial pada hari Selasa mengumumkan larangan keras terhadap kegiatan seksual di kantor-kantor pemerintahan setelah beredarnya sejumlah video pribadi di media sosial.
Video pribadi tersebut diduga menunjukkan seorang pejabat senior Kementerian Keuangan yang terlibat dalam tindakan asusila dengan beberapa perempuan di berbagai lokasi, termasuk di kantornya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebocoran video pribadi ini telah menimbulkan kegemparan di masyarakat dan mencoreng citra negara kecil di Afrika Tengah tersebut.
Langkah tegas ini diambil setelah pemerintah menilai bahwa video yang beredar merusak reputasi Guinea Equatorial.
Negara ini telah lama berada di bawah kepemimpinan Presiden Teodoro Obiang Nguema, yang menjabat selama lebih dari empat dekade.
Skandal ini pun mengejutkan pemerintahan sejak video pertama kali beredar di media sosial pada pekan lalu.
Menurut laporan media lokal, ratusan video amatir ditemukan di kediaman pejabat tersebut selama penggeledahan dalam rangka penyelidikan korupsi.
Para perempuan yang muncul dalam video-video itu dikabarkan termasuk istri-istri dari sejumlah tokoh pemerintahan serta anggota keluarga lainnya.
Namun, keaslian video tersebut masih belum bisa terverifikasi.
Merespons skandal ini, Wakil Presiden Nguema Obiang Mangue mencatat pengamanan yang lebih ketat dan pemberlakuan aturan baru untuk mencegah kejadian serupa.
Pemerintah juga mengumumkan pemasangan kamera pengawas di seluruh kantor dan peningkatan keamanan sebagai upaya pencegahan.
Langkah ini diumumkan melalui pernyataan resmi dari badan informasi negara.
“Dewan Eksekutif mengambil keputusan ini setelah beredarnya video dengan konten seksi yang telah menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir dan mencemarkan nama baik negara,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah.
Langkah-langkah tersebut disepakati dalam pertemuan darurat dengan Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pernyataan pemerintah juga menyebutkan bahwa pihak yang terlibat dalam video tersebut akan dikenakan sanksi berupa skorsing, meskipun tidak disebutkan nama-nama yang dimaksud.
Selain itu, petugas keamanan yang bertanggung jawab atas gedung tempat video tersebut diduga diambil akan mendapatkan teguran karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas mereka.
Kejadian ini memberikan tekanan besar terhadap pemerintahan Guinea Khatulistiwa yang dipimpin oleh Presiden Teodoro Obiang selama 45 tahun.
Dengan populasi sekitar 1,7 juta jiwa, Guinea Equatorial merupakan salah satu negara di kawasan Afrika Barat yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal stabilitas politik dan korupsi.
Skandal ini menerima citra pemerintah yang sudah lama disuarakan oleh berbagai isu.
Langkah pemerintah untuk memasang kamera pengawas dan menerapkan pengawasan ketat di seluruh kantor pemerintahan dinilai sebagai upaya untuk mengendalikan etika kerja dan memastikan tidak ada lagi tindakan serupa yang mencoreng nama negara.
Namun para pengamat menilai bahwa langkah ini perlu diikuti dengan pembenahan sistem secara keseluruhan agar isu-isu etika dan korupsi yang lebih mendalam dapat ditangani secara efektif.
Kebocoran video pribadi yang melibatkan pejabat tinggi ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap otoritas pejabat pemerintah.***
