Swarawarta.co.id -Wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, yang menggantikan pilkada langsung, telah mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, pemerintah, dan KPU.
Mayoritas partai politik menyatakan dukungannya terhadap ide ini, mengingat pilkada langsung dinilai memerlukan biaya yang cukup tinggi.
Prabowo mengusulkan bahwa pilkada melalui DPRD lebih efisien, dengan merujuk pada contoh negara-negara tetangga yang dianggap berhasil menerapkannya.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).
Namun, Ganjar Pranowo selalu Ketua DPP PDIP berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menanggapi wacana tersebut.
“Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu (jangan terburu-buru),” kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (13/12).
Ia mengusulkan agar dilakukan pembahasan yang mendalam untuk mengkaji dampak dari perubahan sistem pemilihan ini.
Ganjar juga mengingatkan bahwa pilkada langsung diadakan karena adanya masalah dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD, termasuk potensi praktik jual beli dukungan yang dapat mengurangi representasi kehendak rakyat.
“Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah maka hasilnya akan buruk,” tutur dia.
