KY Berikan Sanksi Pemecatan kepada Hakim dalam Kasus Vonis Bebas GRT

- Redaksi

Monday, 26 August 2024 - 20:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.idKomisi Yudisial (KY) memberikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim yang terlibat dalam kasus vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur (GRT) terkait pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Tiga hakim yang mendapat sanksi pemecatan tersebut adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Joko Sasmito, menyampaikan bahwa ketiga hakim tersebut terbukti melanggar Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH).

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joko menjelaskan bahwa para hakim terbukti melakukan pelanggaran KEPPH dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Joko dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin.

Baca Juga :  Apa itu Rabu Wekasan? Tradisi Islam Jawa?

Joko mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian ini diambil dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota KY yang berjumlah tujuh orang, tepat sebelum KY mengikuti rapat bersama DPR RI.

Menurut Joko, hasil sidang pleno tersebut menunjukkan bahwa para hakim membaca fakta-fakta hukum dan pertimbangan yang berbeda antara yang disampaikan dalam persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Ia menambahkan bahwa para hakim juga membacakan pertimbangan hukum terkait penyebab kematian Dini Sera Afrianti yang tidak sesuai dengan hasil visum et repertum dan keterangan saksi ahli dari RSUD Dr Soetomo, dr Renny Sumino.

Lebih lanjut, KY menemukan bahwa para hakim tersebut tidak mempertimbangkan, menyinggung, atau memberikan penilaian terhadap bukti berupa rekaman CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Baca Juga :  Pemuda di Lamongan Tega Perkosa Anak Pemilik Kos

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Sidang Pleno KY berpendapat bahwa tindakan para hakim termasuk dalam klasifikasi pelanggaran berat.

Setelah bermusyawarah, Majelis Sidang Pleno sepakat untuk menjatuhkan sanksi berat kepada ketiga hakim tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tannur menjadi perhatian publik karena dianggap fenomenal.

Menurut Habiburokhman, KY telah bekerja maksimal dalam menangani kasus pelanggaran kode etik ini.

Namun, ia juga berpendapat bahwa seharusnya KY memberikan sanksi pemberhentian tetap tanpa hak pensiun kepada para hakim tersebut.

Meskipun demikian, Habiburokhman menyatakan apresiasinya atas kinerja KY yang dinilai sudah sangat maksimal.

Baca Juga :  Sukageuri View: Tempat Camping yang Instagramable dan Menyajikan Pemandangan Alam yang Memukau di Kuningan

Ia yakin bahwa Anggota DPR lainnya juga akan memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas tindakan tegas dalam menangani kasus ini.

Kasus ini menunjukkan ketegasan KY dalam menjaga integritas dan independensi peradilan, serta memastikan bahwa para hakim mematuhi kode etik dan perilaku yang seharusnya.

Keputusan KY ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi hakim lainnya untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan integritas dalam menjalankan tugasnya, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia.***

Berita Terkait

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini
Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?
Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya
Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya
Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!
Siapa Saja yang Berhak Menerima Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan? Memahami Kriteria dan Mekanisme Penyaluran
Cara Mengecek BSU Lewat Pospay dengan Mudah, Cukup dari Rumah!
Pencairan BSU Juli 2025 Rp600 Ribu, Lakukan Ini Jika Belum Masuk Rekeningmu!

Berita Terkait

Saturday, 5 July 2025 - 22:51 WIB

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini

Saturday, 5 July 2025 - 21:51 WIB

Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?

Saturday, 5 July 2025 - 20:51 WIB

Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya

Saturday, 5 July 2025 - 19:51 WIB

Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya

Saturday, 5 July 2025 - 18:51 WIB

Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!

Berita Terbaru

Contoh Kegiatan MPLS 2025 yang Menyenangkan untuk Siswa SD

Pendidikan

12 Contoh Kegiatan MPLS 2025 yang Menyenangkan untuk Siswa SD

Monday, 7 Jul 2025 - 14:14 WIB

Apa Itu Jalur SPMB Bersama Poltekkes

Pendidikan

Apa Itu Jalur SPMB Bersama Poltekkes? Berikut ini Penjelasannya!

Monday, 7 Jul 2025 - 14:03 WIB