Rudianto Lallo Soal Hasto Kristiyanto: Penegakan Hukum oleh KPK Harus Bebas dari Tendensi Politik

- Redaksi

Wednesday, 25 December 2024 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Disebutkan bahwa anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus murni berdasarkan penegakan hukum yang adil dan objektif.

Ia menyatakan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan KPK harus terbebas dari kesan adanya motif politik tertentu.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rudianto menyebut bahwa Komisi III DPR RI telah mendorong KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menciptakan persepsi publik bahwa lembaga tersebut mencari-cari kesalahan seseorang.

Sebagai politisi, ia merasa berat untuk memberikan komentar terkait kasus yang melibatkan Hasto.

Namun, sebagai legislator yang bertanggung jawab di bidang hukum, ia menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca Juga :  Tersandung Masalah AMDAL, Pembangunan Pabrik Sepatu di Cibatu-Garut Diberhentikan Sementara

Ia juga menambahkan bahwa jika ada pihak yang keberatan dengan status tersangka, mekanisme hukum tetap tersedia untuk membuktikan kebenaran.

Rudianto menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.

Ia mengingatkan bahwa jika lembaga antirasuah itu terkesan memiliki tendensi politik dalam penanganan kasus, hal tersebut dapat merugikan kredibilitas KPK di mata masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap agar pimpinan baru KPK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan transparan.

Ia juga menyoroti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.

Menurutnya, kesan bahwa KPK menargetkan individu tertentu akan berdampak buruk pada citra lembaga tersebut.

Ia menegaskan dukungan Komisi III DPR RI agar KPK dapat meluruskan dan memurnikan setiap proses hukum yang ditangani.

Baca Juga :  Wiranto: Jenderal Berpengalaman yang Kembali ke Panggung Politik sebagai Penasihat Khusus Presiden

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Kasus ini berkaitan dengan upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui jalur pergantian antarwaktu (PAW).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan bukti keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Hasto diduga memiliki peran aktif dalam pengaturan suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Rudianto Lallo mengungkapkan harapannya agar kasus ini dapat menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Ia menekankan bahwa setiap langkah KPK harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik.

Baca Juga :  Cawapres untuk Ganjar Akan Segera Terungkap Menurut Ketua DPP PDIP, Puan Maharani

Menurutnya, jika KPK bekerja dengan baik dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan semakin kuat.

Sebaliknya, jika terkesan ada tendensi politik, maka kredibilitas KPK akan menurun.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, ia menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum.

Ia juga berharap agar KPK dapat terus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi demi menjaga kepercayaan publik.

Kasus ini menjadi sorotan publik yang menantikan bagaimana KPK akan menyelesaikan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto.

Apakah langkah-langkah yang diambil akan mencerminkan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari intervensi politik, atau justru sebaliknya, masih menjadi pertanyaan besar yang menunggu jawaban.***

Berita Terkait

Jadwal Resmi GTA 6 Rilis dan Detail Harga Terbarunya
Gugatan Cerai Maia Estianty: Kronologi, Tudingan, dan Fakta Hukum yang Jarang Terungkap
Polisi Terus Memburu Pelaku Pembunuhan Berencana terhadap Wanita Berusia 60 Tahun di Pekanbaru
MBG Dipangkas Jadi 4 Hari Seminggu, Negara Hemat Anggaran Hingga Rp50 Triliun Setahun
Kapan Hardiknas? Ini Tanggal, Sejarah, dan Makna Hari Pendidikan Nasional
Balita di Cianjur Meninggal Dunia Usai Diduga Menyantap MBG: Fakta, Kronologi, dan Klarifikasi Resmi Terbaru
Kapan Nilai TKA SD Keluar? Ini Jadwal Resmi dan Cara Ceknya
Purbaya Akui Belum Tahu Sumber Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih, Program Ambisius Ini Jadi Tanda Tanya

Berita Terkait

Monday, 4 May 2026 - 10:21 WIB

Jadwal Resmi GTA 6 Rilis dan Detail Harga Terbarunya

Saturday, 2 May 2026 - 15:05 WIB

Gugatan Cerai Maia Estianty: Kronologi, Tudingan, dan Fakta Hukum yang Jarang Terungkap

Friday, 1 May 2026 - 09:44 WIB

Polisi Terus Memburu Pelaku Pembunuhan Berencana terhadap Wanita Berusia 60 Tahun di Pekanbaru

Wednesday, 29 April 2026 - 06:24 WIB

MBG Dipangkas Jadi 4 Hari Seminggu, Negara Hemat Anggaran Hingga Rp50 Triliun Setahun

Tuesday, 28 April 2026 - 09:41 WIB

Kapan Hardiknas? Ini Tanggal, Sejarah, dan Makna Hari Pendidikan Nasional

Berita Terbaru

Jadwal Resmi GTA 6 Rilis

Berita

Jadwal Resmi GTA 6 Rilis dan Detail Harga Terbarunya

Monday, 4 May 2026 - 10:21 WIB