Rudianto Lallo Soal Hasto Kristiyanto: Penegakan Hukum oleh KPK Harus Bebas dari Tendensi Politik

- Redaksi

Wednesday, 25 December 2024 - 18:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

SwaraWarta.co.id – Disebutkan bahwa anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus murni berdasarkan penegakan hukum yang adil dan objektif.

Ia menyatakan bahwa setiap proses hukum yang dilakukan KPK harus terbebas dari kesan adanya motif politik tertentu.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rudianto menyebut bahwa Komisi III DPR RI telah mendorong KPK untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menciptakan persepsi publik bahwa lembaga tersebut mencari-cari kesalahan seseorang.

Sebagai politisi, ia merasa berat untuk memberikan komentar terkait kasus yang melibatkan Hasto.

Namun, sebagai legislator yang bertanggung jawab di bidang hukum, ia menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca Juga :  KPK Terima Uang Pengembalian dari Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

Ia juga menambahkan bahwa jika ada pihak yang keberatan dengan status tersangka, mekanisme hukum tetap tersedia untuk membuktikan kebenaran.

Rudianto menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.

Ia mengingatkan bahwa jika lembaga antirasuah itu terkesan memiliki tendensi politik dalam penanganan kasus, hal tersebut dapat merugikan kredibilitas KPK di mata masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap agar pimpinan baru KPK dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan transparan.

Ia juga menyoroti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak memihak.

Menurutnya, kesan bahwa KPK menargetkan individu tertentu akan berdampak buruk pada citra lembaga tersebut.

Ia menegaskan dukungan Komisi III DPR RI agar KPK dapat meluruskan dan memurnikan setiap proses hukum yang ditangani.

Baca Juga :  Hakim dapat Mengisi Kekosongan Hukum dan Penafsiran Hukum atau Interpretasi Hukum Saat Tidak Ada Hukum yang Mengaturnya

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Kasus ini berkaitan dengan upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui jalur pergantian antarwaktu (PAW).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan bukti keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Hasto diduga memiliki peran aktif dalam pengaturan suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Rudianto Lallo mengungkapkan harapannya agar kasus ini dapat menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan integritasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Ia menekankan bahwa setiap langkah KPK harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik.

Baca Juga :  Balita 2 Tahun di Sidoarjo Dilaporkan Hilang, Sepasang Sandalnya Ditemukan di Pinggir Sungai

Menurutnya, jika KPK bekerja dengan baik dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan semakin kuat.

Sebaliknya, jika terkesan ada tendensi politik, maka kredibilitas KPK akan menurun.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI, ia menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan secara adil dan berdasarkan hukum.

Ia juga berharap agar KPK dapat terus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi demi menjaga kepercayaan publik.

Kasus ini menjadi sorotan publik yang menantikan bagaimana KPK akan menyelesaikan proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto.

Apakah langkah-langkah yang diambil akan mencerminkan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari intervensi politik, atau justru sebaliknya, masih menjadi pertanyaan besar yang menunggu jawaban.***

Berita Terkait

Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI
Dokter Richard Lee Jadi Tersangka Kasus Apa? Simak Fakta yang Sebenarnya!
Cara Buat SKCK Secara Online 2026: Panduan Lengkap dan Mudah
Pusat Ikatan Bidan Indonesia: Pilar Penguatan Profesi dan Pelayanan Kebidanan Nasional
Status BLT Kesra 2026: Lanjut atau Berhenti? Ini Penjelasan Resmi
Panduan Lengkap! Cara Daftar PPPK Kemenkumham 2026: Syarat, Formasi, dan Cara Pendaftaran
Pasukan Elite Kolombia Siagakan Diri di Perbatasan Usai Serangan AS ke Venezuela
Info PKH Hari Ini Apakah Sudah Cair 2026? Begini Cara Mengecek Status Penerima!

Berita Terkait

Thursday, 8 January 2026 - 14:31 WIB

Nikah Siri dan Poligami dalam KUHP Baru: Antara Hukum Pidana dan Kritik MUI

Thursday, 8 January 2026 - 10:57 WIB

Dokter Richard Lee Jadi Tersangka Kasus Apa? Simak Fakta yang Sebenarnya!

Wednesday, 7 January 2026 - 14:07 WIB

Cara Buat SKCK Secara Online 2026: Panduan Lengkap dan Mudah

Tuesday, 6 January 2026 - 19:08 WIB

Pusat Ikatan Bidan Indonesia: Pilar Penguatan Profesi dan Pelayanan Kebidanan Nasional

Tuesday, 6 January 2026 - 17:19 WIB

Status BLT Kesra 2026: Lanjut atau Berhenti? Ini Penjelasan Resmi

Berita Terbaru

Langkah-Langkah Cara Tebus Right Issue INET

Ekonomi

Cara Tebus Right Issue INET: Langkah Mudah bagi Investor!

Thursday, 8 Jan 2026 - 14:21 WIB

Doraemon Resmi Berhenti Tayang di RCTI Setelah 35 Tahun

Film

Doraemon Resmi Berhenti Tayang di RCTI Setelah 35 Tahun

Thursday, 8 Jan 2026 - 10:42 WIB