Kasus Kredit Fiktif SPP, Pimpinan BRI Ponorogo Tegas: PHK dan Tak Ada Toleransi!

- Redaksi

Thursday, 5 June 2025 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan mantri BRI Cabang Ponorogo unit Pasar Pon, berinisial SPP, telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ponorogo karena kasus penyalahgunaan wewenang terkait kredit fiktif. Kasus ini telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejari Ponorogo melengkapi dua alat bukti yang cukup.

Kasie Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, menyatakan SPP resmi ditahan selama 20 hari ke depan untuk menunggu kelengkapan berkas persidangan. Penahanan dilakukan pada Selasa, 3 Juni. Proses hukum akan terus berjalan hingga persidangan.

Respon Tegas BRI terhadap Kasus Kredit Fiktif

BRI Cabang Ponorogo, melalui Pemimpin Cabang Agus Adi Hermanto, memberikan tanggapan resmi terkait kasus tersebut. Pihak BRI menegaskan telah mengambil tindakan tegas terhadap oknum mantri yang terlibat.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agus Adi Hermanto menyatakan bahwa BRI telah memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan komitmen BRI terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga :  Peluncuran Infinix Note 40 Series Racing Edition: Kolaborasi dengan BMW Designworks di Indonesia

BRI juga memastikan bahwa tidak ada nasabah atau pihak lain yang mengalami kerugian finansial akibat tindakan SPP. Bank menjamin keamanan dan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas utama.

Komitmen BRI terhadap Good Corporate Governance (GCG)

BRI secara tegas menyatakan komitmennya terhadap prinsip Zero Tolerance terhadap tindakan fraud atau penipuan dalam setiap kegiatan operasional. Hal ini sejalan dengan penerapan nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG).

Penerapan GCG ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. BRI berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Pihak BRI juga telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan. BRI akan terus mendukung proses hukum yang berlaku untuk mencapai keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Baca Juga :  Kisah Unik, Warga Ponorogo Langsungkan Pernikahan di Tengah Banjir

Detail Kasus Kredit Fiktif

Kasus kredit fiktif yang dilakukan SPP melibatkan manipulasi data dan proses pengajuan kredit. Dugaan sementara, SPP membuat pengajuan kredit fiktif atas nama individu atau entitas yang tidak ada atau tanpa sepengetahuan mereka.

Modus operandi yang digunakan SPP perlu diungkap secara detail dalam proses persidangan. Pengungkapan detail modus operandi penting agar dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan SPP masih dalam proses penghitungan dan akan dibeberkan secara rinci dalam persidangan. Informasi lebih lanjut mengenai detail kerugian negara akan disampaikan setelah proses persidangan selesai.

Langkah Pencegahan Kejadian Serupa

BRI perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur pengajuan kredit untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Evaluasi internal ini penting untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :  Khasiat Daun Kelor untuk Kesehatan

Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan BRI tentang etika kerja, kepatuhan hukum, dan pencegahan fraud juga perlu dilakukan. Peningkatan kesadaran karyawan akan sangat membantu mencegah kejadian serupa terjadi kembali.

Selain itu, BRI juga perlu memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan mencegah dini praktik-praktik fraud di lingkungan perbankan. Kolaborasi yang kuat antara pihak internal BRI dan pihak eksternal sangatlah penting dalam membangun sistem yang aman dan terpercaya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh lembaga keuangan untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan guna melindungi kepentingan nasabah dan mencegah kerugian negara.

Berita Terkait

Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!
Kapan Lapor Diri PPG 2025 Kemendikbud? Berikut ini Rincian Jadwal Terbarunya!
Kronologi Lengkap! Limbad Ditahan Imigrasi Jeddah Karena Gigi Taring Disebut Syaiton
BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini
Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?
Apakah Ada Jalur Khusus untuk Honorer R4 Usai Gagal PPPK Tahap 2 2024? Begini Penjelasannya
Tak Lolos PPPK Tahap 2 tapi Statusmu Honorer R3b dan R4? Begini Prediksi Nasibnya
Terungkap! DPR dan BKN Sepakati Batas Akhir Pengangkatan PPPK dan CPNS 2025, Honorer R2 dan R3 Masih Bisa Jadi Full Time ASN!

Berita Terkait

Tuesday, 8 July 2025 - 11:00 WIB

Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!

Tuesday, 8 July 2025 - 09:31 WIB

Kapan Lapor Diri PPG 2025 Kemendikbud? Berikut ini Rincian Jadwal Terbarunya!

Tuesday, 8 July 2025 - 09:20 WIB

Kronologi Lengkap! Limbad Ditahan Imigrasi Jeddah Karena Gigi Taring Disebut Syaiton

Saturday, 5 July 2025 - 22:51 WIB

BREAKING NEWS! Gaji PPPK 2025 Akhirnya Cair Bulan Depan, Ada yang Tembus Rp7,3 Juta per Bulan! Cek Rinciannya di Sini

Saturday, 5 July 2025 - 21:51 WIB

Maaf, Honorer Kategori R4 Tetap Gagal Seleksi PPPK, Meski Nilai Tinggi! Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu?

Berita Terbaru

Sound Horeg Haram

Berita

Sound Horeg Haram? Tuai Pro dan Kontra Dikalangan Publik!

Tuesday, 8 Jul 2025 - 11:00 WIB