SwaraWarta.co.id – Di tengah tekanan inflasi pangan global dan harga beras yang masih tinggi di sejumlah daerah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia bertanggung jawab penuh jika rakyat Indonesia mengalami kelaparan.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban selain dirinya sebagai kepala negara dan mandataris kedaulatan rakyat atas nasib pangan 287 juta jiwa penduduk Indonesia.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab,” tegas Prabowo di hadapan hadirin.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas kekhawatiran publik terhadap potensi krisis pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Presiden juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi riil masyarakat.
Dalam Sidang Tahunan MPR pada 2025, Presiden pernah mengkritik pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% yang tidak tercermin dalam kesejahteraan rakyat masih banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, serta keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.
Untuk memastikan komitmen tersebut tidak sekadar retorika, Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencapai swasembada pangan.
Target yang semula dipatok empat tahun, kini diyakini dapat dipercepat menjadi hanya satu tahun. Keyakinan ini muncul dari capaian positif sektor pertanian sepanjang 2025.
Audit tematik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36% dari tahun sebelumnya, tanpa impor. Pemerintah juga berhasil mengamankan 3 juta ton beras domestik sebagai cadangan pangan strategis.
Stok beras di Bulog bahkan sempat menembus rekor 4,2 juta ton pada pertengahan tahun 2025, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, dan seluruhnya berasal dari produksi petani lokal.
Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berhasil memperkuat kedaulatan pangan di saat banyak negara lain justru panik menghadapi krisis. Namun, Presiden Prabowo menekankan bahwa menjamin pangan bagi 287 juta rakyat bukanlah pekerjaan ringan. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian terus dimasifkan, terutama di Kalimantan dan wilayah potensial lainnya.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar serius dalam menangani ancaman kelaparan. Tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga eksekusi yang terukur dan akuntabel.
Dengan pernyataan tegas “Saya bertanggung jawab jika rakyat terjadi kelaparan”, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Kini, rakyat tinggal menunggu bukti nyata dari komitmen tersebut, bukan sekadar kata-kata.
