Swarawarta.co.id – Aksi protes yang dilakukan oleh peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali terkait pembatasan kuota oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) kini menarik perhatian Pemerintah.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah melaporkan kondisi yang dihadapi para peternak di Boyolali kepada Pemerintah Pusat.
“Tadi malam saya sudah melaporkan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga dengan beberapa Direktur yang ada di sana. Dan kami juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, untuk menyikapi hal ini,” ujar Plt Kepala Dinas PKH Jateng, Ignasius Haryanta Nugraha, di Kantor Disnakan Boyolali, Sabtu (9/11/2024).
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ditanya mengenai kemungkinan masalah ini disebabkan oleh masuknya susu impor, Haryanta menyebutkan bahwa hal tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Menteri Pertanian dan Asosiasi IPS pada Senin mendatang.
“Untuk mendapatkan konfirmasi secara langsung dari IPS, mengapa terjadi pengurangan kuota-kuota dari para pengepul yang ada di Jawa Tengah maupun dari provinsi yang lain. Itu inti dari upaya penyelesaian permasalahan terhambatnya serapan susu di IPS. Untuk hasil berikutnya kami masih menunggu keputusan dari Bapak Menteri Pertania besok hari Senin,” ujar dia.
Rapat tersebut bertujuan untuk mencari tahu apakah pembatasan kuota susu lokal yang diproses oleh IPS disebabkan oleh arus susu impor atau bukan.
Lebih lanjut, Haryanta menjelaskan bahwa Menteri Pertanian berencana untuk menggelar pertemuan dengan mengundang perwakilan dari Asosiasi Industri Pengolahan Susu serta Dinas terkait dari daerah penghasil susu utama pada Senin (11/11) untuk membahas permasalahan ini.
“Nanti kami hari Senin akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu,” jelas dia
Mengenai isu impor susu, ia menambahkan bahwa sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dalam lima tahun ke depan pemerintah berkomitmen untuk tidak mengimpor susu.
Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada impor sapi, dengan target 1 juta ekor yang direncanakan terealisasi dalam lima tahun mendatang.
