Kedapatan Ada Jentik Nyamuk di Rumah Warga, Satpol PP DKI Denda Rp50 Juta!

- Redaksi

Thursday, 6 June 2024 - 06:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ada Jentik Nyamuk Kena Denda di Jakarta – SwaraWarta.co.id (RRI)

SwaraWarta.co.id – Sehubungan dengan rumor yang beredar di masyarakat DKI perihal denda bila kedapatan ada jentik nyamuk di rumah warga, satuan Polisi Pamong Praja atau satpol PP DKI Jakarta menolak klaim bahwa mereka langsung mengenakan denda sebesar Rp50 juta.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

satpol PP membantah hal itu kepada warga yang ditemukan memiliki jentik nyamuk aedes aegypti atau vektor demam berdarah dengue (DBD) di rumah mereka.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin menyebutkan bahwa hal itu adalah tidak benar kalau mereka langsung mengenakan sanksi denda Rp50 juta kepada warga yang rumahnya kedapatan jentik, tetapi ia menyebutkan ada tahapannya.

Penjelasan ini diberikan untuk mengklarifikasi informasi yang tersebar di media pada Rabu (5/6) yang menyatakan bahwa Satpol PP langsung menerapkan denda Rp50 juta kepada warga yang ditemukan memiliki jentik nyamuk di rumah mereka.

Baca Juga :  Gunung Salak dan Kawah Ratu Ditutup Sementara untuk Pendakian

Arifin merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, yang menyatakan bahwa pencegahan penyakit DBD adalah tanggung jawab bersama antara Pemda  dengan masyarakat.

BACA JUGA: Heboh! Maling Bertopeng di Perumahan Sidoarjo Terekam Kamera CCTV

Upaya pencegahan dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus, pemeriksaan jentik berkala (PJB), pemantauan penyebaran penyakit (surveilans), dan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, lanjut Arifin, penanggulangan DBD yang merupakan tanggung jawab Pemda dan masyarakat dilakukan melalui penyelidikan epidemiologi berupa pelacakan kasus pasien DBD, penanggulangan kasus, pengabutan (fogging) massal, dan tatalaksana penanganan kasus.

Jika warga melanggar ketentuan PSN 3M Plus dan ditemukan jentik nyamuk aedes aegypti di tempat tinggal mereka, memang ada ketentuan pemberian sanksi berdasarkan Perda.

Baca Juga :  Mengenal Lebih Dekat Pertanian Modern

Namun, sanksi tersebut diberikan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, teguran tertulis dengan pemberitahuan kepada warga melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda maksimal Rp50 juta atau pidana kurungan paling lama dua bulan.

Arifin menegaskan bahwa Satpol PP DKI Jakarta berkomitmen untuk mensosialisasikan kembali Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) secara menyeluruh kepada masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sedang gencar melaksanakan PSN untuk mencegah penyebaran DBD yang telah menyebabkan enam orang meninggal dunia sejak Januari hingga 16 April 2024.

BACA JUGA: Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi, PJ Bupati KBB Masih Jalani Agenda Kerja

Baca Juga :  Polda Jatim Ungkap Sindikat Judi Online yang Dikendalikan dari Filipina dan Kamboja Usai 2 Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dinkes DKI Jakarta melaporkan bahwa hingga 16 April 2024, jumlah kasus DBD mencapai 3.875 kasus dengan rincian 310 kasus pada Januari, 767 kasus pada Februari, 2.163 kasus pada Maret, dan 635 kasus pada April.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan DBD, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PSN 3M Plus dan pemeriksaan jentik berkala.

Selain itu, mereka juga melaksanakan pengabutan (fogging) di daerah-daerah yang rawan untuk mengurangi populasi nyamuk aedes aegypti.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah kasus DBD di Jakarta dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Dengan sosialisasi yang terus menerus dan keterlibatan aktif masyarakat, Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menekan angka kasus DBD dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit ini.***

Berita Terkait

Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Cuti Bersama untuk Peringatan HUT ke-80 RI
Keunggulan Kandungan Biokhol: Rahasia Alami Penurun Kolesterol
Mengungkap Kecanggihan Rudal Khan: Senjata Canggih Turki yang Menjadi Primadona Dunia
Konflik Indonesia dan Malaysia Soal Blok Ambalat Kembali Memanas, Sumber Daya Migas Jadi Rebutan
Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Besaran, Ketentuan & Fakta Penting
Cara Verval Ijazah di Info GTK 2025: Panduan Lengkap untuk Guru dan Tenaga Kependidikan
Cara Mudah Login eReg Pajak.go.id: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak
Badan Gizi Nasional Buka 33.378 Formasi PPPK 2025 untuk Program Makan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Friday, 8 August 2025 - 17:45 WIB

Pemerintah Tetapkan 18 Agustus 2025 Sebagai Cuti Bersama untuk Peringatan HUT ke-80 RI

Friday, 8 August 2025 - 17:06 WIB

Keunggulan Kandungan Biokhol: Rahasia Alami Penurun Kolesterol

Thursday, 7 August 2025 - 15:16 WIB

Mengungkap Kecanggihan Rudal Khan: Senjata Canggih Turki yang Menjadi Primadona Dunia

Thursday, 7 August 2025 - 15:02 WIB

Konflik Indonesia dan Malaysia Soal Blok Ambalat Kembali Memanas, Sumber Daya Migas Jadi Rebutan

Wednesday, 6 August 2025 - 17:48 WIB

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025: Besaran, Ketentuan & Fakta Penting

Berita Terbaru

Contoh Pidato Kemerdekaan untuk Berbagai Acara

Pendidikan

Contoh Pidato Kemerdekaan untuk Berbagai Acara

Friday, 8 Aug 2025 - 11:07 WIB